JADWAL PEMILIHAN WAPRES 9 DESEMBER DISOROT, MAHFUD MD INGATKAN MPR JANGAN ABAIKAN TENGGAT 14 HARI KERJA

oleh -54 Dilihat
oleh

JAKARTA – Rencana pelaksanaan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk memilih Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026 mulai menuai sorotan. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengingatkan adanya potensi persoalan hukum apabila tahapan pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden tidak memenuhi ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mahfud menilai, jadwal sidang yang telah ditetapkan perlu dicermati secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR. Menurutnya, ketentuan pengajuan dua calon Wakil Presiden harus memperhatikan tenggat waktu 14 hari kerja sebelum sidang paripurna dilaksanakan, bukan sekadar menghitung 14 hari kalender.

Peringatan tersebut disampaikan Mahfud melalui akun media sosialnya pada Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti bahwa apabila hingga Kamis (19/11/2026) pukul 00.00 WIB Presiden belum menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, pelaksanaan sidang pada 9 Desember berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar perbedaan dalam menghitung tanggal, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap prosedur ketatanegaraan. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memastikan setiap tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan yang berlaku.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” ujar Mahfud.

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

Ketentuan konstitusi itu kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.

Secara khusus, Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna. Sementara itu, Pasal 1 angka 22 dalam peraturan yang sama menjelaskan bahwa hari yang dimaksud merupakan hari kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahfud berpandangan bahwa penghitungan tenggat pengajuan calon harus dilakukan dengan memperhitungkan hari kerja. Artinya, jadwal sidang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan selisih tanggal kalender tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Ia menyarankan agar MPR menghitung kembali jadwal sidang berdasarkan waktu penerimaan surat resmi Presiden yang berisi dua nama calon Wakil Presiden. Dengan demikian, pelaksanaan sidang dapat dipastikan memenuhi ketentuan 14 hari kerja sebagaimana diatur dalam tata tertib MPR.

Sebagai ilustrasi, Mahfud menyebut apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada Jumat (20/11/2026), pelaksanaan sidang pemilihan sebaiknya dilakukan paling cepat pada 10 Desember 2026. Menurutnya, penyesuaian tersebut diperlukan untuk menghindari perdebatan mengenai keabsahan proses pemilihan Wakil Presiden.

Meski demikian, penghitungan ulang jadwal juga harus mempertimbangkan batas waktu konstitusional selama 60 hari. Artinya, penyesuaian jadwal tidak boleh menyebabkan MPR melampaui tenggat yang telah ditetapkan UUD 1945 untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden.

Di lingkungan MPR sendiri, persoalan tersebut mulai mendapat perhatian. Anggota Panitia Ad Hoc MPR, Ahmad Irawan, menyatakan bahwa pandangan dan catatan Mahfud akan menjadi bahan pembahasan dalam rapat Panitia Ad Hoc maupun rapat gabungan pimpinan MPR.

Irawan menegaskan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menjadi salah satu dasar penting dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, MPR harus memastikan sidang pemilihan dilaksanakan dalam batas waktu paling lambat 60 hari sebagaimana diperintahkan konstitusi.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan untuk mengubah jadwal sidang paripurna yang telah ditetapkan pada 9 Desember 2026. Namun, berbagai masukan mengenai ketentuan perundang-undangan dan tata tertib MPR tetap akan dipelajari sebelum mekanisme pelaksanaan ditetapkan.

Sementara itu, perkembangan pembahasan tersebut juga mendapat perhatian dari Sekretaris Panitia Ad Hoc MPR RI, Abidin Fikri. Ia menyatakan bahwa masukan dari berbagai pihak, termasuk pandangan Mahfud MD, akan menjadi perhatian dalam pembahasan internal MPR.

Abidin mengatakan Panitia Ad Hoc dijadwalkan menggelar rapat pada Senin (23/11/2026). Pembahasan akan mencakup ketentuan konstitusi, UU MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR sebagai acuan dalam pelaksanaan sidang pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Ia menambahkan bahwa sampai saat ini pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden masih mengacu pada jadwal Rabu, 9 Desember 2026, sebagaimana sebelumnya disampaikan pimpinan MPR.

Perdebatan mengenai tenggat waktu tersebut menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden yang saat ini mengalami kekosongan. Sebab, selain memastikan tahapan politik berjalan sesuai mekanisme kelembagaan, MPR juga berkewajiban menjaga legitimasi hukum setiap keputusan yang diambil.

Dengan demikian, ketepatan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan 14 hari kerja menjadi perhatian tersendiri bagi pimpinan MPR dan pemerintah. Seluruh tahapan pemilihan diharapkan berlangsung sesuai konstitusi, tidak menimbulkan persoalan hukum baru, serta tetap memenuhi batas waktu 60 hari sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Tentang Penulis: Admin

Gambar Gravatar
Jurnalis Rasional.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.