KOTA AMBON DAN PROVINSI MALUKU DAPAT PENGAKUAN, KEMENDAGRI APRESIASI DAERAH BERPRESTASI

oleh -16 Dilihat
oleh

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah atas capaian kinerja pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian apresiasi tersebut bertujuan mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan kinerja dan melahirkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kompetisi yang sehat, setiap daerah diharapkan mampu menunjukkan pencapaian terbaik dengan mengoptimalkan potensi serta karakteristik wilayah masing-masing.

Dalam ajang tersebut, terdapat tiga kategori utama yang menjadi penilaian, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Tito menegaskan, kekompakan Forkopimda menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sinergi antara kepala daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah, termasuk dalam penanganan bencana yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.

“Kekompakan forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah bencana misalnya, perlu ada TNI, ada Polri,” kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Jumat (20/11/2026) malam. Selain menyoroti koordinasi Forkopimda, ia juga menekankan pentingnya penguatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai dasar dalam mendukung kebijakan pemerintah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Tito, data kependudukan memiliki peran strategis, terutama dalam pengembangan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government dan implementasi Satu Data Indonesia. Data yang akurat dan lengkap diperlukan agar berbagai kebijakan serta program pemerintah dapat disusun dan dilaksanakan secara tepat sasaran.

“Data Dukcapil sangat-sangat diperlukan, baik di masa lalu, saat ini dan ke depan. Data Dukcapil ini adalah data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia bahkan menggunakan biometrik,” tuturnya.

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam penilaian adalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tito menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah karena mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, hingga kemampuan daerah dalam mendorong ekspor.

Karena itu, pemerintah daerah didorong membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi dan kegiatan usaha. Potensi ekonomi lokal, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga perlu terus dikembangkan agar mampu bersaing dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Tito menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian penting pemerintah, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, indikator tersebut harus menjadi salah satu tolok ukur utama bagi kepala daerah dalam mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

“Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah,” jelasnya.

Dalam kategori Forkopimda Terbaik, penghargaan diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Ketiga provinsi tersebut memperoleh apresiasi atas capaian dalam membangun koordinasi dan kekompakan unsur pimpinan daerah.

Sementara itu, pada kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten, penghargaan diraih Kabupaten Ende, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Pulau Morotai. Untuk tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kota Bima, Kota Kupang, dan Kota Mataram.

Pada kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Maluku Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Adapun untuk tingkat kabupaten, penerima penghargaan masing-masing adalah Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, dan Kabupaten Halmahera Timur.

Sementara pada tingkat kota, penghargaan diraih Kota Tidore Kepulauan, Kota Ternate, dan Kota Ambon. Dengan demikian, sejumlah pemerintah daerah di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara berhasil memperoleh pengakuan dalam berbagai kategori penilaian yang diselenggarakan Kemendagri.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus. Hadir pula sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendagri serta pihak terkait lainnya.

Tentang Penulis: Admin

Gambar Gravatar
Jurnalis Rasional.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.