Sebuah Catatan Kritis, Oleh : Irianto Mumuan. (Fungsionaris, DPD Komite Nasional Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup, Kabupaten FakFak). Pembangunan industri selalu dijual sebagai
Industri Datang, Alam Tumbang, Negara Menghil
Rakyat Menunggu Kepastian, DPRD Maluku Anggap
DPRD Maluku Soroti Perubahan Trayek Kapal Per
Minim Koordinasi Daerah, DPRD Maluku Ingatkan
Dampak Ekologis dan Polemik Ganti Rugi: ProyeMedia Rasional
Rakyat Menunggu Kepastian, DPRD Maluku Anggap Pemprov Abai Soal Gunung Botak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) belum menunjukkan keseriusan penuh dalam menangani persoalan pertambangan rakyat di kawasan
DPRD Maluku Soroti Perubahan Trayek Kapal Perintis yang Ancam Konektivitas MBD
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendesak revisi perubahan jadwal dan trayek Kapal Perintis Sabuk Nusantara R73 dan R86
Minim Koordinasi Daerah, DPRD Maluku Ingatkan Dampaknya pada Infrastruktur.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti keterlambatan penyampaian usulan program pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota, yang dinilai menjadi salah
Dampak Ekologis dan Polemik Ganti Rugi: Proyek Pupuk Kaltim di Fakfak Menuai Kritik Tajam
FAKFAK – Proyek pembangunan pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak kini menyisakan persoalan serius bagi masyarakat adat di Petuanan Raja Arguni. PT Pupuk
Apresiasi Pidato Rektor Unpatti, Ketua DPRD Maluku: Refleksi Akademis yang Transparan.
AMBON 28 JANUARI 2026 – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, memberikan apresiasi tinggi terhadap pidato yang disampaikan oleh Rektor Universitas
Video terbaru
Dukung Gugatan Rp10 Miliar Terhadap PT BPT, Ketua DPRD Maluku Desak Penertiban Aset Daerah.
AMBON 28 Januari 2026 – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk melayangkan gugatan perdata dan menuntut ganti rugi sebesar Rp10 miliar terhadap
Kuota Haji Maluku 2026 Dipangkas Drastis, DPRD Layangkan Protes ke Kementerian Urusan Haji.
AMBON 28 Januari 2026 – Langkah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Urusan Haji yang memangkas kuota jemaah haji Provinsi Maluku untuk tahun keberangkatan
Sorotan Inspektorat atas Kepatuhan Pajak Cerminkan Masalah Struktural Pengelolaan PAD Maluku
AMBON, 26 Januari 2026 — Inspektorat Provinsi Maluku kembali menyoroti kepatuhan wajib pajak serta pelaksanaan pengelolaan pajak daerah yang dinilai belum optimal.
Berita Olahrga
-
Pemutusan Kontrak GIIA Maluku Hotel Dinilai Bermasalah, DPRD Soroti Risiko Tata Kelola Aset Daerah.
AMBON, 26 Januari 2026 – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Andreas Taborat, menyatakan sikap tegas menolak keputusan pemerintah provinsi yang memutus
- 1
- 2
- …
- 39
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.