AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mulai mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik guna mengatasi ketimpangan akses pelayanan pemerintahan, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil.
Langkah tersebut menjadi perhatian serius mengingat kondisi geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemerataan pelayanan dasar. Keterbatasan transportasi, jarak antarpulau, serta infrastruktur yang belum memadai menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, mengatakan bahwa karakteristik geografis Maluku membutuhkan sistem pelayanan publik yang mampu menyesuaikan dengan kondisi wilayah kepulauan.
Hal itu disampaikan Richard Rahakbauw kepada wartawan di Ambon, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, perbedaan kondisi geografis antara wilayah kepulauan dan daerah kontinental menuntut pemerintah menghadirkan pendekatan pelayanan yang lebih efektif agar seluruh masyarakat dapat memperoleh hak pelayanan secara merata.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama dalam penyusunan Ranperda tersebut adalah memastikan masyarakat di pulau-pulau yang sulit dijangkau tidak terus mengalami hambatan dalam mengakses layanan pemerintahan.
Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga pelayanan Dinas Sosial.
Selain itu, pemerintah juga didorong menghadirkan terobosan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses transportasi darat, laut maupun udara.
Richard menilai, kondisi tersebut membutuhkan kebijakan khusus agar masyarakat di kawasan terisolasi tetap mendapatkan pelayanan dasar tanpa harus terbebani jarak dan biaya perjalanan yang tinggi.
Dalam proses penyusunannya, Bapemperda DPRD Maluku telah melaksanakan uji publik dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan pascasarjana hukum, sarjana ilmu hukum, akademisi, mahasiswa hingga lembaga Ombudsman.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan rancangan regulasi agar memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Saat ini, pembahasan Ranperda telah memasuki tahapan pra-penyelarasan antara Bapemperda DPRD Maluku dan tim penyusun. Proses tersebut mencakup penyamaan persepsi dan konsep, sinkronisasi substansi dengan peraturan perundang-undangan, penggunaan istilah hukum, hingga pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan berbasis elektronik.
Lebih lanjut, Richard mengungkapkan bahwa Ranperda tersebut dirancang sebagai payung hukum umum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota di Maluku.
Meski demikian, pemerintah kabupaten dan kota tetap diberikan ruang untuk menyesuaikan kebijakan teknis berdasarkan kondisi geografis, karakteristik wilayah, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.
Melalui regulasi tersebut, DPRD Maluku berharap penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh wilayah Maluku memiliki arah dan standar yang selaras, tanpa mengabaikan tantangan geografis yang berbeda-beda.
Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan berkeadilan.
Bagi Maluku sebagai provinsi kepulauan, pemerataan pelayanan publik bukan sekadar persoalan administrasi pemerintahan, melainkan bagian dari upaya memastikan kehadiran negara dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil.
