AMBON – DPRD Provinsi Maluku mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan Proyek LNG Abadi Blok Masela hingga mencapai 60 persen secara bertahap. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat Maluku, khususnya warga di wilayah terdampak langsung, turut merasakan manfaat ekonomi dari proyek strategis nasional tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi salah satu perhatian utama DPRD seiring dimulainya pembangunan fisik proyek Blok Masela. Menurutnya, besarnya investasi dan kebutuhan tenaga kerja dalam proyek tersebut harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat daerah untuk memperoleh kesempatan kerja.
Irawadi menyampaikan, DPRD Maluku akan mendorong koordinasi lintas komisi, khususnya Komisi II dan Komisi IV, bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta instansi terkait. Koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas mekanisme pelibatan tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan pengembangan proyek.
Ia menegaskan, perhatian khusus perlu diberikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang menjadi wilayah terdampak langsung dari pengembangan Blok Masela.
Menurut Irawadi, porsi penyerapan tenaga kerja lokal tidak seharusnya berhenti pada angka 30 persen. DPRD mendorong agar persentase tersebut ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 60 persen, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan standar kompetensi industri migas.
“Artinya, tahap demi tahap persentase tenaga kerja harus mencapai 60 persen. Harus ada keadilan bagi daerah terdampak penghasil. Kalau hanya 30 persen, itu belum mencerminkan keadilan,” ujar Irawadi dalam pertemuan bersama Gerakan Masyarakat Maluku Barat Daya (GEMA MBD) di ruang rapat paripurna DPRD Maluku, Senin (5/10/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan kuota tenaga kerja lokal harus berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM). Kompetensi dan sertifikasi menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan, terutama untuk pekerjaan teknis dengan tingkat risiko tinggi.
Irawadi mencontohkan pekerjaan sebagai operator alat berat yang harus dilakukan oleh tenaga kerja dengan kompetensi dan sertifikasi resmi. Persyaratan tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan kerja sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan proyek.
“Kalau pekerjaan teknis seperti operator alat berat, tentu harus memiliki kompetensi dan sertifikasi. Itu tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Ia menilai, pemerintah daerah masih memiliki waktu untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal sebelum kebutuhan tenaga kerja mencapai puncaknya. Karena itu, pemerintah daerah bersama INPEX, kontraktor, dan perusahaan vendor diminta membuka informasi secara transparan mengenai jenis pekerjaan, kualifikasi, serta jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak dini melalui pelatihan dan program sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, peluang kerja yang tersedia tidak hanya dapat diakses, tetapi juga dapat diisi oleh tenaga kerja lokal yang memenuhi standar perusahaan.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menegaskan bahwa tenaga kerja lokal menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan Proyek LNG Abadi Blok Masela. Proyek yang resmi memasuki tahap pembangunan fisik pada 16 Juli 2026 itu memiliki nilai investasi sekitar US$20,9 miliar.
Berdasarkan studi Universitas Indonesia dan Universitas Pattimura, proyek tersebut diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak masa konstruksi. Besarnya kebutuhan tenaga kerja ini menjadi peluang bagi masyarakat Maluku untuk memperoleh lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM daerah.
Pemerintah Provinsi Maluku sebelumnya juga mendorong penerapan sistem zonasi tenaga kerja. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat dari wilayah terdampak langsung, terutama Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, memperoleh kesempatan yang proporsional dalam proses rekrutmen.
Namun, persoalan transparansi penerimaan tenaga kerja masih menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat. GEMA MBD sebelumnya mempertanyakan mekanisme rekrutmen dan meminta agar kesempatan kerja dalam proyek Blok Masela diberikan secara terbuka serta proporsional, khususnya bagi masyarakat Maluku Barat Daya.
Menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, DPRD Maluku mendorong pembahasan lanjutan melalui rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV dengan melibatkan pemerintah daerah, INPEX, Dinas ESDM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta perusahaan-perusahaan vendor.
Pembahasan tersebut akan difokuskan pada kejelasan kebutuhan tenaga kerja, mekanisme rekrutmen, persyaratan kompetensi dan sertifikasi, hingga strategi peningkatan porsi tenaga kerja lokal dalam setiap tahapan pengembangan Blok Masela.
DPRD Maluku berharap proyek migas berskala besar tersebut tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi daerah. Bagi masyarakat Maluku, khususnya penduduk di wilayah terdampak langsung, keberhasilan Blok Masela semestinya turut diukur dari terbukanya kesempatan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat.
