Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Maluku mulai memetakan arah kebijakan strategis untuk periode mendatang. Kepala Kantor Wilayah, Ricky Dwi Biantoro, memimpin langsung rapat koordinasi penyusunan rencana aksi dan penetapan target kinerja Tahun 2026 yang digelar di Kantor Wilayah Ditjenpas Maluku, Selasa (6/1/2026).
Transformasi Perencanaan Berbasis Hasil
Dalam forum yang dihadiri oleh pejabat administrator serta jajaran fungsional (JFT dan JFU) tersebut, Ricky menegaskan bahwa penyusunan rencana aksi tahun ini harus keluar dari pakem administratif semata. Ia menuntut agar setiap program kerja bertransformasi menjadi fondasi keberhasilan organisasi yang terukur dan selaras dengan rencana strategis nasional.
“Perencanaan bukan sekadar formalitas. Rencana aksi Tahun 2026 harus terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya menuntut seluruh jajaran bekerja dengan disiplin, integritas, dan orientasi pada hasil nyata,” tegas Ricky dalam arahannya.
Ia juga menginstruksikan setiap bidang untuk melakukan identifikasi tantangan secara mendalam serta merumuskan langkah inovatif guna meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan di wilayah Maluku melalui sinergi antarunit kerja.
Fokus pada Akuntabilitas dan Pelayanan Humanis
Aspek pendukung perencanaan juga menjadi perhatian serius. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Sarwono, menekankan bahwa efektivitas rencana aksi sangat bergantung pada tata kelola administrasi yang akuntabel. Ia memastikan dukungan anggaran, manajemen kepegawaian, serta ketersediaan sarana prasarana akan dikelola secara tertib demi menunjang target organisasi.
Dari sisi operasional, dua poin utama menjadi prioritas dalam rencana aksi 2026:
- Pembinaan dan Pelayanan: Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Fifi Firda, menyatakan fokus akan diarahkan pada pemenuhan hak-hak warga binaan melalui pendekatan yang humanis dan berkeadilan.
- Reintegrasi Sosial: Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Catherian V. Picauly, menekankan penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta optimalisasi koordinasi lintas sektoral untuk memastikan proses reintegrasi sosial klien berjalan maksimal.
Komitmen Profesionalisme dan Keberlanjutan
Rapat strategis ini diakhiri dengan pemaparan detail indikator kinerja utama (IKU) dari masing-masing bidang. Diskusi interaktif yang terbangun diharapkan dapat menutup celah inefisiensi sehingga rencana aksi yang disusun dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Melalui penetapan target kinerja yang prematur dan matang ini, Kanwil Ditjenpas Maluku menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat pada Tahun 2026.
