Wakil Ketua I DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, S.H., M.H., angkat suara terkait lambannya pengungkapan kasus penikaman yang menewaskan Hasbi Seknun di Desa Dava, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru. Ia menegaskan bahwa prinsip equality before the law harus menjadi dasar setiap proses penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam hukum. Setiap warga negara berhak atas keadilan yang sama di depan hukum, dan aparat penegak hukum wajib memastikan hal itu berjalan,” tegas Fauzan di Ambon, Selasa (7/10/2025).
Sebagai pimpinan DPRD Provinsi Maluku, Fauzan menyoroti perbandingan antara cepatnya pengungkapan kasus pembunuhan lain di lokasi yang sama dengan lambannya penyelesaian perkara Hasbi Seknun. “Publik melihat ketimpangan kinerja di tubuh aparat. Ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di daerah,” ujarnya.
Fauzan mendesak Polres Buru agar segera mempercepat proses penyelidikan dan penangkapan pelaku. Menurutnya, penegakan hukum yang tegas dan transparan merupakan satu-satunya jalan menjaga stabilitas sosial dan rasa aman warga. “Fiat justitia ruat caelum — biarlah keadilan ditegakkan walau langit runtuh. Itu semestinya menjadi semangat kepolisian dalam menuntaskan kasus ini,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan dukungan kepada keluarga korban dan masyarakat Amkei yang menuntut keadilan secara damai. Fauzan berharap Polres Buru terbuka dalam memberikan informasi perkembangan kasus kepada publik untuk mencegah spekulasi dan potensi gejolak sosial.
“DPRD Provinsi Maluku akan memantau perkembangan kasus ini. Kami menegaskan agar aparat bertindak profesional dan segera memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban,” tutupnya.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Desak Polres Buru Tuntaskan Kasus Hasbi Seknun: “Fiat Justitia Ruat Caelum”
