Mengawali tahun anggaran 2026, DPRD Kota Tual memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kegiatan peninjauan langsung atau
Media Rasional
Menakar Arah Progresif DPRD Provinsi Maluku: Konsistensi Legislasi, Pengawasan, dan Aspirasi Publik 2024–Awal 2026.
Dalam rentang waktu 2024 hingga awal 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berada pada fase penting konsolidasi peran sebagai lembaga
Harapan Warga dan Kenyataan Pembangunan di Maluku Tenggara
Kabupaten Maluku Tenggara terus mengupayakan percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis. Sejumlah kemajuan mulai terlihat, khususnya pada sektor perikanan dan pariwisata berbasis
Amir Rumra: Wakil Wali Kota Tual yang Mendorong Sinergi dan Kemajuan Daerah
H. Amir Rumra, S.Pi., M.Si., dikenal luas sebagai Wakil Wali Kota Tual yang aktif dalam berbagai agenda pemerintahan dan pembangunan daerah. Menjabat
Harga Terancam Turun, DPRD Maluku Dorong Bulog Selamatkan Gabah Petani.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, meminta Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) agar bertindak cepat dan responsif dalam menyerap gabah hasil panen
Pilkada Via DPRD dan Kemunduran Demokrasi yang Disamarkan
Oleh : Amir Rahayaan, S.H (Pemerhati Hukum) Wacana pemilihan kepala daerah (pemilukada) melalui mekanisme DPRD yang kembali didorong oleh kolektif partai koalisi
Fauzan Rahawarin Tampung Aspirasi Warga Kepulauan Kei
Dalam kegiatan tersebut, Fauzan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari pengelolaan sumber daya, pengembangan sektor pariwisata, hingga kebutuhan infrastruktur dasar. Salah satu
Kolaborasi Segar “Hipdut”, Artis Muda Sherry Jolieca dan Rapper Kabupaten Rilis Single “NJIR”
Industri musik Nusantara kembali kedatangan karya unik yang menggabungkan keresahan hati dengan balutan musik yang asyik. Artis sinetron dan Penyanyi muda berbakat
Dugaan Infiltrasi Asing di Gunung Botak: Koperasi Lokal Ditengarai Menjadi ‘Tameng’ Investor Ilegal
Kawasan pertambangan emas Gunung Botak, Kabupaten Buru, kembali diguncang isu krusial terkait kedaulatan sumber daya alam. Di tengah upaya penertiban yang dilakukan
UMP Maluku 2026 Naik Menjadi Rp3,3 Juta: Anomali Upah di Tengah Tingginya Standar Biaya Hidup Layak
Pemerintah Provinsi Maluku resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.334.490. Keputusan yang tertuang dalam SK Gubernur Maluku Nomor
- Sebelumnya
- 1
- …
- 8
- 9
- 10
- …
- 44
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.


















