BENHUR WATUBUN PASANG TARGET 30 DESEMBER, DPRD MALUKU BERSIAP KOREKSI ANGGARAN DEMI PEMERATAAN PEMBANGUNAN

oleh -15 Dilihat
oleh

AMBON – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan pentingnya pemerataan alokasi anggaran dalam pembahasan kebijakan keuangan daerah. Ia mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku agar penyusunan anggaran tidak hanya berorientasi pada besarnya belanja, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mengurangi kesenjangan pembangunan di seluruh wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan Benhur saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Rabu (18/11/2026). Menurutnya, terdapat sejumlah aspek mendasar yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembahasan anggaran, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, struktur belanja, distribusi anggaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur.

Benhur menilai, karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan penganggaran yang lebih cermat dan berkeadilan. Kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau, keterbatasan konektivitas antardaerah, serta belum meratanya akses terhadap fasilitas publik menjadi tantangan yang harus diperhitungkan dalam menentukan prioritas pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa alokasi belanja pemerintah tidak boleh hanya terkonsentrasi pada wilayah atau kawasan tertentu. Seluruh kabupaten dan kota harus memperoleh perhatian sesuai kebutuhan, kondisi geografis, serta tingkat urgensi pembangunan masing-masing daerah.

“Yang menjadi perhatian kita adalah aspek substansial, terutama pendapatan, belanja, distribusi belanja, kesejahteraan daerah, serta infrastruktur yang harus merata dan tidak lagi terkonsentrasi pada titik tertentu,” tegas Benhur.

Menurutnya, anggaran daerah harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan belanja perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Untuk memastikan arah kebijakan tersebut berjalan sesuai harapan, DPRD Provinsi Maluku akan mempersiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi dan koreksi terhadap rancangan anggaran pemerintah daerah. Melalui mekanisme tersebut, berbagai komponen pendapatan dan belanja akan dicermati kembali agar lebih rasional, efektif, dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Benhur menegaskan bahwa DPRD tidak ingin proses pembahasan anggaran hanya menjadi rutinitas administratif antara lembaga legislatif dan pemerintah daerah. Setiap program dan alokasi belanja harus diuji berdasarkan urgensi, manfaat, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus dilaksanakan secara tepat. Penghematan belanja tidak boleh dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang masih sangat dibutuhkan masyarakat di berbagai wilayah Maluku.

Dalam pandangannya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menjadi alasan untuk mengabaikan daerah-daerah yang masih membutuhkan perhatian pembangunan. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong lahirnya kebijakan anggaran yang lebih selektif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

DPRD juga akan mencermati kemampuan pendapatan daerah agar perencanaan belanja tidak dibangun berdasarkan asumsi yang berlebihan. Keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan menjadi faktor penting untuk memastikan program pemerintah dapat dilaksanakan secara realistis dan bertanggung jawab.

Di tengah berbagai agenda pembahasan tersebut, Benhur menegaskan bahwa DPRD Provinsi Maluku menargetkan seluruh proses pembahasan anggaran dapat diselesaikan paling lambat 30 Desember 2026. Target tersebut menjadi komitmen lembaga legislatif agar proses penganggaran berjalan sesuai jadwal tanpa mengesampingkan ketelitian dalam mengevaluasi setiap kebijakan.

“Target kita harus diselesaikan pada tanggal 30 Desember. Apa pun risikonya, harus kita lakukan,” tegasnya.

Meski demikian, percepatan pembahasan tidak berarti mengurangi kualitas evaluasi terhadap rancangan anggaran. DPRD tetap akan menjalankan fungsi penganggaran secara cermat dengan memperhatikan berbagai persoalan mendasar, khususnya menyangkut distribusi belanja dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku.

Benhur berharap, hasil pembahasan nantinya mampu menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi daerah harus memperoleh perhatian sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Baginya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai APBD maupun banyaknya program yang direncanakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Dengan target penyelesaian pada 30 Desember 2026, pembahasan anggaran di DPRD Provinsi Maluku kini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah kebijakan pembangunan daerah. DPRD diharapkan mampu memastikan setiap alokasi belanja tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Maluku.

Tentang Penulis: Admin

Gambar Gravatar
Jurnalis Rasional.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.