APBD MALUKU 2027 DIUSULKAN RP2,30 TRILIUN, RP199,24 MILIAR DISIAPKAN UNTUK CICILAN UTANG

oleh -103 Dilihat
oleh

AMBON – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan mencapai Rp2,30 triliun. Dari total anggaran tersebut, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp199,24 miliar untuk membayar cicilan pokok utang kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Bank Maluku Maluku Utara.

Besaran anggaran tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Keenam Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Provinsi Maluku dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (17/11/2026) malam.

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Maluku itu dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, serta dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pidato pengantarnya, Gubernur Hendrik Lewerissa menjelaskan bahwa pendapatan daerah pada 2027 direncanakan sebesar Rp2,29 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp675,11 miliar, pendapatan transfer Rp1,51 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp321,4 juta.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,30 triliun. Alokasi tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp2,03 triliun, belanja modal Rp70,95 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp190,79 miliar.

Salah satu komponen yang menjadi perhatian dalam rancangan struktur APBD tersebut adalah pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp199,24 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang pemerintah daerah kepada PT SMI dan PT Bank Maluku Maluku Utara.

Selain pengeluaran pembiayaan, pemerintah provinsi juga merencanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp1 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS tidak boleh hanya berorientasi pada besaran angka dan distribusi anggaran. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan arah kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Menurut Benhur, rancangan KUA-PPAS merupakan landasan awal bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, menyusun prioritas, serta menetapkan alokasi anggaran untuk satu tahun anggaran mendatang.

Ia juga mengingatkan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan membutuhkan pendekatan penganggaran yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Keterbatasan konektivitas antarpulau dan belum meratanya akses terhadap pelayanan dasar masih menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian serius.

Karena itu, Benhur mendorong agar kebijakan anggaran tahun 2027 diarahkan pada sektor-sektor strategis, terutama peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan konektivitas antarpulau, pengembangan sektor perikanan dan kelautan, pertanian, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD, termasuk memastikan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar dan wilayah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

Selain itu, DPRD Maluku juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap alokasi anggaran harus memiliki sasaran yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Hendrik Lewerissa berharap pembahasan rancangan KUA-PPAS bersama DPRD dapat segera diselesaikan sesuai tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengharapkan berbagai masukan dan pertimbangan dari legislatif dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen sebelum memasuki tahapan pembahasan APBD 2027.

Dengan dimulainya pembahasan KUA-PPAS tersebut, perhatian publik kini tertuju pada bagaimana pemerintah dan DPRD Maluku menyusun prioritas penggunaan anggaran di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar, termasuk kewajiban pembayaran utang daerah.

Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan fiskal yang ditetapkan tidak hanya memenuhi kewajiban keuangan pemerintah, tetapi juga tetap memberikan ruang yang memadai bagi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.

Tentang Penulis: Admin

Gambar Gravatar
Jurnalis Rasional.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.