LANGGUR – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Maluku, Muh. Fauzan Rahawarin, S.H., M.H., mendapat kehormatan memukul gong sebagai tanda dimulainya rangkaian pelantikan Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (MPD ICMI) Kabupaten Maluku Tenggara periode 2026–2031. Prosesi tersebut menjadi salah satu momen penting dalam kegiatan pelantikan yang berlangsung di Ballroom Hotel Kimson, Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (15/11/2026).
Pemukulan gong tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru ICMI Maluku Tenggara yang diharapkan mampu memperkuat kontribusi kaum intelektual dalam mendukung pembangunan daerah. Kegiatan itu turut dihadiri unsur pimpinan DPRD Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara, Ketua Majelis Pengurus Wilayah ICMI Provinsi Maluku Dr. Ruslan H.S. Tawari, jajaran pemerintah daerah, Kementerian Agama, penyelenggara pemilu, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan.
Pelantikan pengurus MPD ICMI Maluku Tenggara periode 2026–2031 tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepengurusan organisasi, tetapi juga momentum mempertegas peran kaum cendekiawan dalam memberikan sumbangsih pemikiran, gagasan, dan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di daerah.
Ketua MPD ICMI Kabupaten Maluku Tenggara periode 2026–2031, Bin Raudha Arif Hanoeboen, dalam sambutannya menegaskan bahwa ICMI tidak boleh hanya menjadi wadah berkumpulnya kalangan intelektual ataupun sebatas organisasi yang menjalankan kegiatan diskusi dan seminar.
Menurutnya, keberadaan ICMI harus mampu menjadi kekuatan pemikiran, perubahan, sekaligus pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa amanah kepengurusan bukan sekadar kehormatan atau kedudukan dalam organisasi, melainkan tanggung jawab moral dan intelektual yang harus diwujudkan melalui karya, integritas, serta kontribusi nyata.
Bin Raudha juga mendorong seluruh pengurus untuk membangun tradisi intelektual yang kritis dan konstruktif, termasuk berkontribusi melalui penelitian, pengembangan inovasi, serta penyusunan rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam turut mendorong ICMI mengambil peran lebih besar sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kalangan cendekiawan diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif, mengawal kebijakan, serta menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan.
Salah satu perhatian yang disampaikan pemerintah daerah adalah pengembangan ekonomi biru, mengingat Maluku Tenggara memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Potensi tersebut mencakup perikanan tangkap, budidaya, rumput laut, teripang, mutiara, hingga pariwisata bahari.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat, potensi sumber daya kelautan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kekayaan alam, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Pelantikan MPD ICMI Maluku Tenggara periode 2026–2031 dengan demikian menjadi awal dari tanggung jawab baru bagi seluruh pengurus untuk menerjemahkan kapasitas intelektual menjadi pengabdian yang dapat dirasakan masyarakat.
Ke depan, keberadaan ICMI diharapkan tidak hanya diukur dari aktivitas organisasi maupun kegiatan seremonial, tetapi juga dari sejauh mana gagasan, penelitian, dan pemikiran para cendekiawan mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan, sosial, ekonomi, serta pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara.









