AMBON – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku memperkuat sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku untuk mempercepat pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kekayaan Intelektual. Regulasi tersebut diproyeksikan menjadi landasan hukum dalam melindungi sekaligus mengoptimalkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan antara jajaran Kanwil Kemenkum Maluku dan pimpinan DPRD Provinsi Maluku yang berlangsung di Ruang Ketua Komisi I DPRD Maluku, Selasa (10/11/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-UM.01.01-316 tertanggal 22 Oktober 2026. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mendorong percepatan pembentukan regulasi daerah sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual.
Ruang lingkup pengaturan dalam Ranperda tersebut mencakup berbagai potensi kekayaan intelektual, mulai dari merek, hak cipta, paten, indikasi geografis, hingga kekayaan intelektual komunal yang menjadi bagian dari identitas dan keunggulan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, menyampaikan bahwa proses pengharmonisasian Ranperda Kekayaan Intelektual telah diselesaikan di seluruh 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Menurutnya, capaian tersebut perlu ditindaklanjuti dengan percepatan pembentukan regulasi pada tingkat provinsi agar perlindungan kekayaan intelektual memiliki landasan hukum yang lebih terarah dan terintegrasi.
Farida menegaskan, Ranperda Kekayaan Intelektual perlu segera diprioritaskan untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 melalui mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan, keberadaan regulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek perlindungan hukum, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah.
“Sinergi ini menjadi langkah nyata transformasi potensi daerah menjadi kekuatan hukum dan ekonomi. Maluku diarahkan tidak hanya kaya akan kekayaan intelektual, tetapi juga kuat dalam regulasi, pelindungan, dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Farida.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, menyambut positif usulan penguatan regulasi yang disampaikan jajaran Kementerian Hukum Maluku.
Pihak legislatif menyatakan komitmennya untuk mendorong Ranperda Kekayaan Intelektual sebagai usulan inisiatif DPRD Provinsi Maluku pada 2026, dengan tetap mengikuti tahapan dan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Keberadaan regulasi ini dinilai penting bagi Maluku yang memiliki beragam potensi lokal, termasuk produk unggulan daerah, karya kreatif, pengetahuan tradisional, serta warisan budaya masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum.
Dengan adanya payung hukum yang jelas, potensi tersebut diharapkan tidak hanya terjaga dari penyalahgunaan atau klaim pihak lain, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ke depan, Kanwil Kemenkum Maluku berkomitmen melanjutkan pendampingan dalam proses penyusunan dan pengharmonisasian regulasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Melalui pengawalan tersebut, seluruh wilayah di Provinsi Maluku ditargetkan telah memiliki dan meluncurkan Peraturan Daerah tentang Kekayaan Intelektual kepada masyarakat pada 2027.
Percepatan pembentukan regulasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan terhadap identitas, kreativitas, dan potensi unggulan daerah, sekaligus membuka peluang pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai salah satu penggerak pembangunan ekonomi di Maluku.
