AMBON – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan terhadap seluruh lembaga perbankan yang beroperasi di Maluku. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan transaksi sekaligus melindungi masyarakat dari praktik layanan keuangan yang tidak sesuai ketentuan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wadjo, mengatakan pengawasan perbankan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya sebatas pemeriksaan laporan administratif, tetapi juga mencakup aktivitas operasional dan transaksi keuangan yang berlangsung di setiap lembaga perbankan.
Ia secara khusus menyoroti informasi mengenai dugaan transaksi perbankan yang dilakukan pada malam hari dan disinyalir tidak mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Karena itu, OJK bersama Bank Indonesia (BI) diminta meningkatkan pemantauan agar setiap aktivitas transaksi dapat dipastikan berjalan sesuai aturan.
“Sebab itu, kami minta BI dan OJK memperhatikan persoalan ini. Pengawasan terhadap aktivitas transaksi perbankan harus diperketat agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat. Jangan hanya laporan ABS (asal bapa senang),” tegas Alhidayat di Ambon, Selasa (10/11/2026).
Selain pengawasan, Komisi III DPRD Maluku juga meminta OJK memperluas edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem layanan perbankan. Materi edukasi tersebut mencakup mekanisme pengajuan pinjaman, proses pemberian kredit, ketentuan jaminan atau agunan, hingga hak dan kewajiban nasabah.
Menurut Alhidayat, pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan keuangan masih perlu ditingkatkan. Ia menilai, sosialisasi yang telah menjangkau sekitar 10 ribu orang belum sebanding dengan jumlah penduduk Maluku yang mencapai sekitar 1,9 juta jiwa.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya strategi edukasi yang lebih luas dan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah kabupaten dan kota. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan dapat mengetahui prosedur perbankan serta menghindari persoalan dalam transaksi maupun pengajuan pinjaman.
“Kami meminta sosialisasi lebih ditingkatkan dan diperluas. Masyarakat harus memahami bagaimana sistem pemberian pinjaman, persyaratan jaminan, serta hak dan kewajiban mereka sebagai nasabah,” ujarnya.
Alhidayat menjelaskan, perhatian DPRD terhadap pengawasan perbankan tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III bersama pihak perbankan. Dalam pertemuan tersebut, terdapat berbagai pengaduan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian, mulai dari persoalan kredit hingga dugaan praktik pemberian pinjaman yang tidak sesuai ketentuan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kasus yang berkaitan dengan BRI Pasahari. Menurutnya, persoalan tersebut melibatkan sekitar 450 orang masyarakat sehingga membutuhkan penanganan serius dan penyelesaian yang jelas.
Ia menegaskan, berbagai persoalan yang melibatkan nasabah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. DPRD meminta lembaga perbankan terkait mengambil langkah konkret, sementara OJK dan BI diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Maluku juga telah menggelar RDP dengan sejumlah pihak perbankan untuk membahas pengaduan masyarakat, termasuk persoalan pengembalian dokumen jaminan, penanganan kewajiban kredit nasabah, serta dugaan penyimpangan dalam aktivitas perbankan.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD turut menekankan pentingnya koordinasi antara OJK, BI, dan pihak perbankan. Pengawasan yang lebih optimal diharapkan dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara bertanggung jawab.
Komisi III DPRD Maluku berharap penguatan pengawasan dan peningkatan literasi keuangan dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tetap terjaga dan pelayanan keuangan di Maluku dapat berlangsung secara transparan, profesional, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
