AMBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku terus menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), menyusul insiden patahnya tongkang pengangkut material tambang milik PT Batutua Tembaga Raya (BTR) pada Agustus 2025 lalu.
Melalui Komisi II, DPRD Maluku berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, termasuk laboratorium penguji, instansi teknis, pihak perusahaan, serta tenaga ahli lingkungan hidup dan kimia.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh kejelasan ilmiah mengenai kondisi perairan Wetar, sekaligus memastikan hasil pengujian sampel yang dapat dipertanggungjawabkan secara independen.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya masih membutuhkan data pembanding terhadap hasil pemeriksaan laboratorium yang disampaikan PT BTR.
Menurutnya, DPRD tidak ingin mengambil kesimpulan secara sepihak mengenai dugaan pencemaran tersebut sebelum memperoleh hasil pengujian yang valid dari instansi berwenang.
Dalam perkembangan terbaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Maluku dijadwalkan memenuhi undangan Kementerian Lingkungan Hidup pada 12 November 2026 untuk mendengarkan hasil pengujian yang dilakukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup.
Tim kementerian sebelumnya telah beberapa kali melakukan pengambilan sampel di lokasi yang menjadi perhatian. Hasil pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembanding bagi DPRD dalam menilai kondisi lingkungan perairan Wetar.
Irawadi menjelaskan, setelah hasil pengujian pemerintah diperoleh, Komisi II akan kembali mengagendakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk membahas perkembangan persoalan tersebut secara lebih menyeluruh.
RDP lanjutan nantinya diharapkan tidak hanya menghadirkan penjelasan dari perusahaan, tetapi juga melibatkan pihak laboratorium dan tenaga ahli agar setiap hasil pemeriksaan dapat dikaji berdasarkan parameter ilmiah.
Persoalan ini bermula dari insiden patahnya tongkang pengangkut bijih tembaga di perairan Desa Lurang, Pulau Wetar, pada 26 Agustus 2025. Dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya, sekitar 10.100 ton bijih tembaga beserta sebuah ekskavator dilaporkan tercebur ke dasar laut.
Insiden tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan dampak terhadap ekosistem laut dan aktivitas kehidupan warga pesisir, terutama masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor perikanan.
DPRD Maluku sebelumnya juga telah meminta penjelasan kepada pihak perusahaan mengenai kejadian tersebut, termasuk hasil analisis dan pengujian lingkungan. Namun, hingga awal November 2026, Komisi II masih menyatakan belum menerima dokumen hasil kajian yang dijanjikan perusahaan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny, pada 6 November 2026 menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil kajian resmi untuk memastikan dampak lingkungan akibat insiden tongkang tersebut.
Ia menegaskan, DPRD membutuhkan data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menentukan langkah selanjutnya sesuai kewenangan lembaga legislatif.
Sebelumnya, pada April 2026, Komisi II juga telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis mengumpulkan data valid sebagai bahan pertanggungjawaban kepada DPRD dan penyampaian informasi kepada masyarakat Maluku Barat Daya.
Melalui RDP lanjutan tersebut, DPRD Maluku diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lingkungan perairan Wetar, termasuk memastikan apakah terdapat indikasi pencemaran yang berkaitan dengan insiden patahnya tongkang.
Bagi masyarakat Pulau Wetar, kepastian hasil pengujian menjadi penting karena menyangkut perlindungan lingkungan laut, keberlanjutan sumber penghidupan nelayan, serta tanggung jawab seluruh pihak dalam menjaga ekosistem kawasan pesisir.
