TUAL — Sekretaris Jenderal Eksekutif DPP AMKEI Indonesia, Hamka Djalaludin Refra, S.H., mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Tual dalam menyikapi dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tual.
Menurut Hamka, respons pemerintah daerah terhadap aspirasi para PPPK menunjukkan adanya perhatian terhadap persoalan yang menyangkut hak dan kesejahteraan aparatur yang telah menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Tual yang telah menyikapi dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi para PPPK terkait pembayaran gaji. Apa yang telah diperjuangkan ini merupakan langkah positif dan patut kita apresiasi,” ujar Hamka Djalaludin Refra, S.H.
Hamka menilai, persoalan pembayaran gaji PPPK tidak semata-mata dapat dipandang sebagai persoalan administratif pemerintahan. Di balik persoalan tersebut terdapat hak dan kesejahteraan para pekerja yang setiap hari menjalankan tugas serta tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik.
Karena itu, ia berharap langkah yang telah ditempuh Pemerintah Kota Tual dapat berujung pada kepastian dan solusi konkret bagi para PPPK. Kepastian tersebut dinilai penting agar para aparatur dapat menjalankan tugas secara lebih tenang, profesional, dan bertanggung jawab.
“Kita tentu berharap perjuangan ini menghasilkan kepastian bagi para PPPK di Kota Tual. Mereka adalah bagian penting dari pelayanan publik dan sudah semestinya mendapatkan hak mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Hamka juga mengajak masyarakat untuk tetap memberikan dukungan terhadap setiap langkah pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Namun, dukungan tersebut menurutnya perlu berjalan beriringan dengan pengawasan publik yang konstruktif, sehingga proses pemenuhan hak para PPPK dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Ia menegaskan, DPP AMKEI Indonesia akan terus memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, termasuk persoalan kesejahteraan aparatur dan pelayanan publik di daerah.
“Kami dari DPP AMKEI Indonesia akan terus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas upaya Pemerintah Kota Tual dalam menyerap aspirasi dan memperjuangkan penyelesaian persoalan pembayaran gaji PPPK,” pungkas Hamka.
