JAKARTA — Persoalan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk membiayai gaji aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah memetakan sekitar 490 pemerintah daerah yang berpotensi membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran gaji pegawai dan belanja pemerintahan minimum.
Purbaya menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD). Setelah adanya pengurangan transfer, pemerintah pusat melakukan pemantauan terhadap kemampuan fiskal daerah, termasuk untuk memastikan kewajiban pembayaran gaji pegawai tetap dapat dipenuhi.
Pemerintah pun membuka opsi memberikan tambahan anggaran atau top up bagi daerah yang benar-benar mengalami kekurangan kemampuan fiskal. Namun, keputusan pencairan tambahan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena persoalan pembayaran gaji bukan lagi semata-mata menyangkut kemampuan daerah menjalankan program pembangunan, tetapi telah menyentuh kebutuhan paling dasar pemerintahan, yakni memenuhi kewajiban terhadap pegawai.
Maluku Utara Jadi Salah Satu Contoh Nyata
Persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan secara terbuka oleh sejumlah kepala daerah. Salah satu yang paling mencolok datang dari Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda pada Juni 2026 mengungkapkan pemerintah provinsi tidak memiliki cash flow yang cukup untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Sherly menyebut persoalan tersebut belum selesai meskipun pemerintah pusat telah membicarakan relaksasi belanja pegawai.
“Kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji PPPK sampai dengan akhir tahun,” kata Sherly dalam rapat tersebut.
Menurut Sherly, kondisi fiskal Maluku Utara memperlihatkan beratnya tekanan yang dihadapi pemerintah daerah. Ia menyebut Dana Alokasi Umum (DAU) Maluku Utara berada di kisaran Rp960 miliar, sementara belanja pegawai mencapai sekitar Rp1,1 triliun.
Dengan demikian, belanja pegawai bahkan telah melampaui besaran DAU yang diterima daerah tersebut.
Sherly kemudian meminta pemerintah pusat mempertimbangkan pengembalian sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah. Menurutnya, ruang fiskal daerah semakin terbatas ketika sumber pendanaan dari pusat mengalami penyesuaian.
Bukan Sekadar Masalah Gaji
Persoalan ini juga mendapat perhatian akademisi. Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Agus Pramusinto, menilai kesulitan daerah membayar gaji PPPK mencerminkan persoalan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan kapasitas fiskal pemerintah daerah.
Menurut Agus, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan meminta pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai hubungan keuangan pusat dan daerah serta prioritas belanja negara perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Agus juga mengingatkan bahwa ketika anggaran daerah dipangkas, sementara kebutuhan pembayaran gaji pegawai tidak dapat dikurangi secara proporsional, tekanan terhadap fiskal daerah akan semakin besar.
Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, dampaknya bukan hanya terhadap kesejahteraan ASN dan PPPK, tetapi juga berpotensi merembet pada kualitas pelayanan publik. Daerah dapat semakin kesulitan membiayai kebutuhan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, maupun pelayanan dasar lainnya.
490 Daerah dan Masa Depan Fiskal Daerah
Pernyataan Purbaya mengenai sekitar 490 daerah yang berpotensi memperoleh tambahan anggaran menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Namun, angka tersebut perlu dipahami secara tepat. 490 daerah bukan berarti seluruhnya sudah gagal atau pasti tidak mampu membayar gaji ASN. Pemerintah sedang memetakan daerah yang berpotensi mengalami kekurangan anggaran dan membutuhkan dukungan tambahan.
Langkah pemerintah untuk menyiapkan top up menjadi penting karena kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran pegawai dapat berdampak langsung pada roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Di sisi lain, situasi tersebut juga membuka kembali perdebatan mengenai desain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ketika daerah sangat bergantung pada TKD, sementara kemampuan PAD terbatas dan belanja pegawai terus meningkat, perubahan kebijakan transfer pusat dapat langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah menjalankan kewajiban rutinnya.
Persoalan gaji ASN dan PPPK akhirnya bukan lagi sekadar persoalan administrasi penganggaran. Ini menjadi ujian terhadap ketahanan fiskal otonomi daerah sekaligus pertanyaan besar mengenai seberapa jauh pemerintah daerah dapat berdiri secara finansial ketika sebagian besar sumber pendanaannya masih bergantung pada pemerintah pusat.
Dengan pemerintah pusat kini menyiapkan kemungkinan tambahan anggaran bagi ratusan daerah, publik menunggu satu hal penting: daerah mana saja yang benar-benar membutuhkan suntikan dana, berapa besar anggaran yang akan diberikan, dan apakah kebijakan tersebut hanya menjadi solusi jangka pendek atau diikuti pembenahan mendasar terhadap sistem fiskal pusat-daerah.
