DEPOK, MEDIARASIONAL.COM – Dugaan pelarangan ibadah penghiburan di sebuah rumah duka di kawasan Cipayung, Kota Depok, menjadi alarm keras bagi komitmen peradaban toleransi di tingkat akar rumput. Merespons aduan sensitif tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Hillary Brigitta Lasut, langsung melakukan peninjauan taktis ke lokasi demi memastikan hak konstitusional warga negara tidak dipasung oleh ego kelompok maupun birokrasi lokal.
Langkah tegas pada Rabu (1/7/2026) ini diambil untuk menguliti akar persoalan dari seluruh pihak secara objektif. Di lapangan, Hillary didampingi oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, dan tokoh masyarakat H. Iman, guna menjamin hukum tertinggi, yakni konstitusi tetap tegak di atas segalanya. Kasus ini sempat memicu polemik panas di ruang publik setelah mencuatnya laporan mengenai penjegalan aktivitas keagamaan minoritas.
Berdasarkan keterangan resmi di akun Instagram-nya @hillarybrigitta, polemik ini sempat memaksa keluarga duka yang beragama Katolik untuk memindahkan jenazah dan prosesi ibadah ke rumah duka eksternal di tengah keterbatasan ekonomi.
Pemindahan ini tidak hanya menguras emosi, tetapi juga memaksa keluarga membayar biaya sewa rumah duka hingga “2 digit” rupiah, sebuah beban yang sangat berat di tengah kepergian tulang punggung keluarga.Keluarga awalnya takut bereaksi salah dan khawatir akan adanya upaya intimidasi atau sogokan.
Namun, setelah mendapat penjelasan dari tim Hillary yang bergerak atas dasar solidaritas sesama keluarga besar Katolik tanpa muatan kepentingan daerah pemilihan (dapil) pihak keluarga akhirnya mulai terbuka. Melalui proses mediasi yang berjalan lugas tanpa kompromi, kebuntuan komunikasi berhasil dipecahkan.
Hasil klarifikasi bersama pemerintah desa setempat membongkar fakta bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang ibadah, ketegangan ini murni dipicu oleh miskomunikasi akut dan perbedaan persepsi antarwarga. Dialog terbuka memaksa kedua belah pihak meluruskan sentimen negatif, hingga tercapai kesepahaman bersama yang mengembalikan hak keluarga untuk menggelar ibadah penghiburan sepenuhnya.
“Sebagai negara, kita harus hadir memberikan rasa nyaman dan perlindungan kepada masyarakat. Ketika negara hadir sebagai tempat mengadu dan tempat berlindung, masyarakat tentunya akan merasa aman,” cetus Hillary Brigitta Lasut dengan nada lugas.
Berdasarkan keterangan resmi di akun Instagram-nya, Hillary menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini secara tuntas. Tim akan terus menjaga jalannya Misa Arwah, mulai dari peringatan 7 malam hingga 40 hari agar dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
Koordinasi Aparat, pihak RT, RW, dan Kepolisian telah diinfokan secara tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan memastikan tidak ada pungutan liar terhadap kegiatan keagamaan semacam ini.Meski api konflik di Cipayung berhasil dipadamkan, Hillary melempar kritik menohok terhadap pola penanganan isu keagamaan yang selama ini cenderung reaktif.
Ia menegaskan bahwa jaminan kebebasan beragama adalah amanat mutlak konstitusi. Oleh karena itu, aparatur pemerintah tidak boleh pasif dan baru sibuk bergerak setelah konflik telanjur pecah dan viral.Sebagai langkah preventif, Hillary bersama Edi Sitorus mendesak pelaksanaan sosialisasi masif dan radikal mengenai kebebasan beragama serta Hukum Pidana Pelarangan Beribadah.
Gerakan edukasi hukum ini akan langsung menyeret Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat paling bawah seperti RT, RW, lurah, dan camat.
“Saya berharap pemerintah hadir bukan hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pencegah. Kita sebagai wakil rakyat juga berusaha hadir mencegah kejadian-kejadian yang sama ke depannya. Apapun agamanya, rasa kemanusiaan akan mengingatkan kita bahwa berbeda-beda pun kita tetap satu,” pungkas Hillary.
