Organisasi Kepemudaan Generasi Muda Mathla’ul Anwar (Gema Mathla’ul Anwar) Tual–Maluku Tenggara secara resmi melayangkan tantangan kepada Polres Tual untuk mengedepankan transparansi dalam menangani kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang tengah menjadi sorotan publik.
Langkah ini diambil guna memastikan proses penegakan hukum berjalan akuntabel dan terbebas dari spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Menjaga Profesionalisme dan Marwah Institusi
Ketua Harian Gema Mathla’ul Anwar Tual–Malra, Dedi Suryadi Tamher, menegaskan bahwa perkara yang melibatkan anak sebagai korban merupakan isu krusial yang memerlukan penanganan serius. Ia menekankan bahwa profesionalisme Polri sedang diuji melalui keterbukaan informasi kepada publik.
“Kasus penganiayaan terhadap anak tidak boleh ditangani secara tertutup. Kami menantang Polres Tual untuk membuka proses penyelidikan dan penyidikan secara gamblang agar tidak muncul kecurigaan di masyarakat,” tegas Dedi Tamher dalam keterangannya.
Menurut Tamher, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan proses yang transparan, masyarakat dapat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Perlindungan Korban dan Efek Jera
Selain menyoroti aspek prosedural, Gema Mathla’ul Anwar juga mendesak pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Mengingat status korban yang masih di bawah umur, negara melalui aparat penegak hukum wajib menjamin hak-hak khusus anak terpenuhi selama proses hukum berlangsung.
Pihaknya mendorong agar pelaku diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu.
- Tanpa Kompromi: Menolak segala bentuk pembiaran atau perlambatan proses hukum.
- Efek Jera: Menuntut sanksi tegas agar kasus serupa tidak terulang di wilayah Tual dan Maluku Tenggara.
Pengawalan Publik
Menutup pernyataannya, Gema Mathla’ul Anwar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawal jalannya kasus ini. Pengawasan kolektif dinilai menjadi kunci agar keadilan bagi korban benar-benar terwujud.
