Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menyatakan sikap tegas menolak wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Langkah ini diambil sebagai bentuk konsistensi partai dalam mengawal kedaulatan rakyat dan menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, menegaskan bahwa sikap daerah selaras dan tegak lurus dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut tetap pada pendiriannya bahwa pemimpin daerah harus dipilih langsung oleh rakyat.
“Sikap ini telah kami bahas secara mendalam dan disepakati dalam rapat internal DPD pada Sabtu (3/1/2026). PDI Perjuangan konsisten mendukung pilkada langsung sebagai mandat murni dari rakyat,” ujar Benhur dalam keterangannya, Minggu (4/1/2026).
Mengawal Semangat Reformasi
Benhur yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku ini memaparkan bahwa sistem pilkada langsung merupakan salah satu capaian fundamental dari gerakan reformasi. Menurutnya, mekanisme tersebut lahir dari perjuangan panjang untuk mengakhiri krisis kepercayaan terhadap lembaga negara di masa lalu.
“Semangat reformasi itu sangat jelas: mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Demokrasi yang telah tumbuh dan berjalan baik ini jangan sampai dilemahkan, apalagi dipaksa mundur ke belakang,” tegasnya.
Ia memperingatkan bahwa jika mekanisme pemilihan tidak langsung melalui DPRD dipaksakan kembali, hal itu akan menjadi rapor merah bagi perjalanan demokrasi nasional. PDI Perjuangan, lanjut Benhur, memikul tanggung jawab historis untuk memastikan nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan sejak 1998 tidak tercederai.
Refleksi Aktivis 1998
Sebagai figur yang terlibat langsung dalam pergerakan mahasiswa era reformasi, Benhur mengaku memiliki ikatan emosional yang kuat dengan sistem demokrasi saat ini. Ia menekankan bahwa pengkhianatan terhadap pilkada langsung sama saja dengan mengkhianati perjuangan para aktivis yang menuntut perubahan sistem politik nasional puluhan tahun silam.
“Sebagai bagian dari generasi aktivis 1998, saya memahami betul denyut dan ruh reformasi itu. Tidak mungkin Ibu Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum, mengkhianati demokrasi yang dibangun dengan pengorbanan besar,” tuturnya.
Kepentingan Rakyat di Atas Politik Praktis
Menutup pernyataannya, Benhur mengimbau seluruh elemen bangsa dan kekuatan politik untuk melihat isu ini secara jernih. Ia berharap kepentingan politik jangka pendek tidak mengorbankan sistem demokrasi yang sudah mapan.
“Demokrasi tidak boleh mundur. Rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi dalam menentukan pemimpin mereka sendiri. Kami akan tetap berdiri di garis depan untuk mengawal hak suara rakyat tersebut,” pungkas Benhur.
