Gelombang unjuk rasa meluas di Iran pada awal 2026, dipicu krisis ekonomi berkepanjangan yang diperparah sanksi internasional, inflasi tinggi, serta melemahnya nilai mata uang nasional. Tekanan ekonomi tersebut memicu keresahan sosial yang berkembang menjadi demonstrasi besar di berbagai wilayah.
Mengutip laporan Deutsche Welle (DW), Sabtu (3/1/2026), perekonomian Iran saat ini menghadapi inflasi yang sangat tinggi akibat sanksi terkait program nuklir pemerintah. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat inflasi Iran mencapai 32,5 persen pada 2024, dan diproyeksikan meningkat menjadi 42,4 persen pada 2025. IMF juga memperkirakan inflasi akan tetap berada di atas 40 persen hingga 2026.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan negara-negara maju, di mana Bank Sentral Eropa menargetkan inflasi di kisaran dua persen. Sementara itu, nilai tukar rial Iran terus melemah dan sempat menyentuh titik terendah dalam sejarah pada akhir 2025.
Mantan Wakil Presiden Iran, Hossein Marashi, menilai stagnasi ekonomi Iran merupakan dampak langsung dari kebijakan nuklir dan rudal yang berujung pada sanksi internasional selama dua dekade terakhir. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi Iran rata-rata hanya sekitar satu persen dalam 20 tahun terakhir.
“Kurangnya pertumbuhan ekonomi secara signifikan telah menurunkan daya beli masyarakat. Impor kebutuhan pokok menjadi semakin sulit akibat keterbatasan devisa,” ujar Marashi.
Ketegangan sosial meningkat seiring meluasnya aksi unjuk rasa. Menurut Al Jazeera, demonstrasi bermula pada Minggu (28/12/2025), ketika para pedagang di Pasar Besar Teheran menutup toko sebagai bentuk protes terhadap melonjaknya biaya hidup dan anjloknya nilai rial terhadap dolar AS.
Dalam hitungan hari, protes menyebar ke sedikitnya 17 dari 31 provinsi di Iran, melibatkan mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat. Aksi yang awalnya menuntut perbaikan ekonomi kemudian berkembang menjadi protes bernuansa politik.
Pasukan keamanan merespons dengan tindakan keras di sejumlah daerah. Kantor berita semi-resmi Fars melaporkan sedikitnya tujuh orang tewas akibat bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan di beberapa wilayah, termasuk Lordegan, Azna, dan Kouhdasht.
Fars juga menyebutkan sejumlah demonstran melakukan perusakan fasilitas publik, termasuk kantor pemerintahan daerah, masjid, balai kota, serta perbankan.
Hingga awal Januari 2026, pemerintah Iran belum mengumumkan langkah konkret untuk meredam krisis ekonomi dan ketegangan sosial yang terus meningkat. Situasi ini menegaskan bahwa tekanan ekonomi, sanksi internasional, dan ketidakpastian politik masih menjadi tantangan utama bagi stabilitas Iran.
