Maluku Tenggara, 12 Mei 2025 – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, didampingi jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Maluku Tenggara, Senin (12/05/2025) siang. Kunjungan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Maluku terhadap penguatan pembangunan dan stabilitas di daerah, khususnya di wilayah Bumi Larvul Ngabal.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur turut didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, Wakil Ketua I DPRD Fauzan Rahawarin, dan Saoda Tethool. Salah satu lokasi utama kegiatan berlangsung di Landmark, titik yang sebelumnya menjadi pusat konflik beberapa bulan terakhir.
Setibanya di Bandara Karel Satsuitubun Ibra, Langgur, rombongan Gubernur disambut dengan prosesi adat oleh para raja-raja adat Kei. Selanjutnya, Gubernur beserta rombongan menuju Kantor Bupati Maluku Tenggara. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Pangdam, Kapolda, Kabinda, Danlanal, Danlanut, Kapolres, dan sejumlah pejabat lainnya yang mendampingi kunjungan kerja tersebut.
Dalam pidato perdananya di Maluku Tenggara, Gubernur Hendrik Lewerissa menyampaikan pesan perdamaian dan semangat baru bagi masyarakat.
“Yang terjadi di masa kemarin biarlah itu berlalu, segala tiupan angin buritan dari Maluku Tenggara, kita mau menatap ke depan. Kita mau pastikan langkah ke depan adalah langkah yang tidak keliru karena kita pun telah belajar dari pemimpin-pemimpin sebelum kita,” ujarnya di hadapan masyarakat.
Gubernur juga memperkenalkan tujuh program prioritas dalam pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Vanath, yang disebut sebagai Sapta Cita.
“Yang pertama bagi kami adalah tata kelola pemerintahan yang harus melayani, birokrasi yang kapabel, dan tata kelola itu harus transparan dan inklusif. Mengapa ini menjadi penting? Karena tidak mungkin kami mengatur masyarakat, menjalankan roda pembangunan, kalau internal kami secara satu tim tidak terkelola dengan baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Hendrik menekankan bahwa pembangunan fisik tidak boleh mengesampingkan efektivitas dan stabilitas sosial.
“Apalah arti gedung-gedung tinggi kalau terjadi konflik dan mengalami kebakaran, bangunan-bangunan fisik itu akan menjadi arang dan debu. Kita harus lebih memperhatikan dampak-dampak sosial yang terjadi,” harapnya.
Usai kegiatan di Maluku Tenggara, Gubernur bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Kota Tual. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tual turut mendampingi sejak awal kedatangan, menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan daerah.
Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi awal baru bagi penguatan koordinasi lintas sektor serta pemulihan kondisi sosial dan pembangunan di wilayah kepulauan Kei.
