Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, melalui Ketuanya Benhur George Watubun (BGW) menyoroti Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Dok Wayame, yang tidak memberikan Kontribusi Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyampaian itu di ungkapkannya ketika di temui di ruang Paripurna berkantor di Jalan Karang Panjang Ambon, bahwa setoran PAD perusahaan tersebut tidak pernah melewati di angka Rp.500 juta. Jum’at (21/11/25).
Kendati demikian, ia menduga adanya Indikasi ketimpangan pada kekayaan pribadi sejumlah Pejabat dalam perusahaan yang mencapai 500 juta.
“Dokwayame selamanya store paling tinggi 500, padahal direktur dan bendaharnya menumpuk kekayaan di rumah itu lebih daripada 500. Ini harus jadi perhatian serius.” Tegasnya.
Penilaian tersebut mencerminkan adanya masalah tata kelola yang lemah pada orientasi sehingga manajemen baru Dokwayame diminta melakukan pembenahan menyeluruh, guna menciptakan Pola Kinerja Solid dan Terukur, serta mampu memaksimalkan segala bentuk bisnis pada Sektor Perkapalan.
“Kita harapkan manajemen baru bisa menata ulang total, bisnisnya harus dihidupkan, supaya usaha perkapalan bisa maju dan kontribusinya ke daerah meningkat.” Harapannya Ketua DPRD Maluku.
Meski begitu, DPRD akan terus mengawasi khususnya BUMD yang tidak menjadi mata air, akan ditindak lanjut, sebab hal ini adalah dalam rangka pembangunan daerah bagi Maluku.
