Sebuah Catatan Kritis oleh Saldi Matdoan
Akademisi Universitas Negeri Yogyakarta
Kebijakan Gubernur Maluku untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) merupakan keputusan strategis yang memiliki implikasi fiskal jangka panjang. Dalam perspektif tata kelola publik, keputusan sebesar ini harus diletakkan dalam konteks efektivitas perencanaan, transparansi anggaran, serta kualitas diplomasi fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Tanpa penjelasan komprehensif, kebijakan tersebut justru menimbulkan pertanyaan lebih besar daripada jawaban.
Salah satu kritik utama yang muncul berkaitan dengan kegagalan lobi anggaran ke pemerintah pusat. Selama masa kepemimpinannya, Gubernur Maluku berulang kali menyatakan komitmen untuk memperjuangkan peningkatan dukungan fiskal dari pusat. Namun, kenyataan bahwa pemerintah provinsi justru mengandalkan pinjaman menunjukkan adanya kesenjangan antara retorika dan capaian. Dalam analisis kebijakan publik, kesenjangan seperti ini menunjukkan lemahnya kapasitas advokasi fiskal.
Dalam kerangka governance, diplomasi anggaran tidak hanya berbicara tentang kemampuan teknokratis, tetapi juga posisi politik, jejaring, dan kapasitas negosiasi. Ketika provinsi lain berhasil mengakses alokasi pusat dalam jumlah signifikan, sedangkan Maluku tidak, evaluasi terhadap kapasitas advokasi pemerintah daerah menjadi keharusan. Kegagalan ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga cerminan lemahnya daya tawar politik di tingkat nasional.
Pinjaman daerah memang memiliki landasan hukum, khususnya dalam regulasi yang mengatur pendanaan pembangunan melalui skema investasi berbasis manfaat. Namun, keputusan untuk meminjam seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan utama. Prinsip kehati-hatian (prudence) dalam pengelolaan keuangan daerah menekankan bahwa utang dilakukan ketika seluruh alternatif pendanaan telah dievaluasi secara maksimal. Transparansi mengenai proses evaluasi ini tidak terlihat pada kasus Maluku.
Pemerintah provinsi belum menyampaikan secara terbuka kajian kelayakan ekonomis, sosial, dan lingkungan terkait penggunaan pinjaman. Dalam pendekatan analisis kebijakan, ketiadaan dokumen publik seperti cost–benefit analysis, mitigasi risiko fiskal, serta proyeksi arus kas daerah menimbulkan kekhawatiran. Tanpa instrumen analitis tersebut, publik tidak memiliki dasar untuk menilai apakah keputusan pinjaman adalah keputusan rasional atau sekadar respons jangka pendek atas kegagalan strategi fiskal lainnya.
Selain itu, proyek-proyek yang direncanakan dengan dana pinjaman, seperti pembangunan ruas-ruas jalan di beberapa wilayah Maluku, memang tampak relevan dalam aspek konektivitas. Namun, relevansi tidak serta-merta menjamin efektivitas. Pertanyaan mengenai prioritas tetap mengemuka: apakah proyek tersebut benar-benar kebutuhan paling mendesak, atau ada sektor lain yang lebih kritis namun diabaikan? Kajian prioritas kebijakan, yang semestinya menjadi basis pengambilan keputusan, tidak disampaikan secara transparan.
Keputusan meminjam juga membawa risiko terhadap ruang fiskal daerah. Dalam literatur keuangan publik, utang daerah yang tidak diikuti peningkatan pendapatan berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan kapasitas fiskal di masa depan. Hal ini berpotensi menghambat kemampuan pemerintahan berikutnya untuk membiayai program-program strategis. Sayangnya, tidak ada penjelasan dari pemerintah provinsi mengenai bagaimana pinjaman ini akan dikembalikan tanpa mengorbankan belanja wajib.
Kritik dari kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi pemuda dan mahasiswa, menandakan adanya krisis legitimasi kebijakan. Kritik tersebut tidak dapat dipandang sebagai reaksi emosional, tetapi sebagai indikator bahwa proses perumusan kebijakan tidak memenuhi prinsip partisipasi publik. Dalam konteks governance modern, kebijakan publik yang tidak partisipatif cenderung menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan.
Permasalahan utama yang mencuat bukan sekadar pada nilai pinjamannya, tetapi pada lemahnya proses komunikasi pemerintah. Pemerintah provinsi belum memberikan kerangka argumentatif yang memadai terkait keterkaitan antara kegagalan lobi pusat dan keputusan meminjam. Padahal, hubungan kausal ini sangat penting untuk menilai rasionalitas kebijakan. Ketiadaan penjelasan ini memperkuat narasi bahwa pinjaman diambil sebagai tindakan kompensasi, bukan tindakan strategis.
Dalam teori legitimasi kebijakan, kejelasan tujuan dan proses merupakan prasyarat utama. Ketika pemerintah gagal mengartikulasikan tujuan secara rinci, publik akan mempertanyakan motif di balik kebijakan tersebut. Pada kasus Maluku, publik tidak memiliki data yang cukup untuk menilai apakah pinjaman akan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar daripada risiko fiskal yang harus ditanggung.
Lebih jauh, keberanian pemerintah untuk mengambil pinjaman tidak boleh disamakan dengan keberanian memimpin. Kepemimpinan publik menuntut kemampuan membaca dinamika fiskal, mengelola hubungan pusat-daerah, serta memastikan setiap kebijakan memiliki landasan analitis yang kuat. Jika pinjaman menjadi pilihan karena tidak ada alternatif lain, maka yang dipertanyakan adalah efektivitas manajemen pemerintahan, bukan sekadar keberanian mengambil risiko.
Dari perspektif ekonomi politik, keputusan pinjaman juga harus dilihat dalam konteks siklus kekuasaan. Jika pinjaman dilakukan menjelang atau dalam masa awal pemerintahan, publik harus mencurigai apakah keputusan tersebut diambil untuk mempercepat pencapaian agenda politik, bukan semata-mata untuk kepentingan publik. Analisis semacam ini penting untuk mencegah terjadinya penggunaan instrumen fiskal sebagai alat konsolidasi politik.
Ketiadaan dokumen pendukung terkait mitigasi risiko juga menjadi masalah serius. Pemerintah daerah belum menjelaskan skenario terburuk yang mungkin muncul apabila pendapatan daerah tidak memenuhi proyeksi. Dalam literatur perencanaan fiskal, skenario risiko adalah instrumen wajib. Tanpa itu, kebijakan pinjaman cenderung mengandung spekulasi, bukan perhitungan.
Penekanan pemerintah pada narasi “utang bukan sesuatu yang tabu” menunjukkan pendekatan komunikasi yang parsial. Utang memang tidak tabu, tetapi dalam konteks daerah dengan kapasitas fiskal terbatas, utang harus ditempatkan sebagai langkah luar biasa yang membutuhkan pengawasan luar biasa. Mengabaikan konteks tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap struktur fiskal Maluku.
Lebih penting lagi, pinjaman ini akan menjadi preseden bagi pemerintahan mendatang. Jika mekanisme dan landasan analitis tidak diperbaiki, maka Maluku berpotensi masuk ke lingkaran ketergantungan pada pinjaman. Ini bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menuntut efisiensi fiskal dan penguatan pendapatan asli daerah.
Pemerintah provinsi harus menyadari bahwa legitimasi kebijakan tidak hanya diperoleh melalui kewenangan formal, tetapi juga melalui proses deliberatif dan argumentatif. Tanpa membuka dokumen analitis ke publik, tanpa menunjukkan proses evaluasi alternatif pendanaan, dan tanpa merinci manfaat jangka panjang secara terukur, keputusan pinjaman ini sulit dinilai sebagai kebijakan yang akuntabel. Dengan demikian, kritik terhadap Gubernur Maluku bukan semata menyerang kebijakan, tetapi menekankan perlunya perbaikan mendasar dalam proses formulasi kebijakan publik. Tanpa transparansi, tanpa kajian terbuka, dan tanpa evaluasi terhadap kegagalan lobi anggaran pusat, keputusan meminjam Rp1,5 triliun hanya akan memperbesar keraguan publik. Sebuah provinsi yang ingin maju membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya aktif, tetapi juga akuntabel, analitis, dan terbuka terhadap evaluasi
