Gubernur Maluku berencana akan melakukan pinjaman dana dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 1,5 Triliun. Peminjaman dana itu hematnya akan membiayai Program Prioritas pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku terutama untuk pembangunan Infrastruktur. (19/11/2025).
Ini menjadi pertanda kepemimpinan Lewerissa sebagai Gubernur Maluku tak jauh berbeda dengan Murad Ismail, yang menjadi Polemik saat era kepemimpinannya, mengingat anggaran tersebut dinilai mayoritas masyarakat tak tepat sasaran saat di peruntukan. Kendati demikian, Lewerissa tegaskan bahwa pinjaman ini masih dalam tahap permohonan sehingga belum bersifat final.
Bagi Hendrik, kebijakan tersebut di tempuh berdasarkan kondisi efisiensi anggaran yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Utang itu bukan sesuatu yang haram. Pemerintah pusat saja mengatur dan mendorong daerah untuk berhutang melalui PP 38. Yang penting perencanaannya matang dan berdampak pada kepentingan masyarakat.” Tegas Gubernur kepada wartawan ketika di temui dan memberi keterangan.
Jika kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyetujui PT SMI, pinjaman akan digunakan untuk pembangunan seperti jalan di Seram Utara, yang bersifat Strategis hingga di Maluku Barat Daya, Kepulauan Kei, dan lainnya. “Kami ingin memastikan pinjaman kali ini tidak mengulang kesalahan masa lalu. Semua direncanakan ketat dan harus berdampak langsung bagi masyarakat
