Komisi II DPRD Maluku menggelar rapat bersama Forum Bulog Maluku-Maluku Utara dan Dinas Pertanian Maluku guna membahas persoalan penyerapan hasil panen petani yang sempat ditolak oleh Bulog. Pertemuan berlangsung di ruang Komisi II DPRD Maluku pada Senin (29/9/2025).
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menjelaskan bahwa Bulog sejatinya berfungsi sebagai operator yang menjalankan regulasi dari Badan Ketahanan Pangan Nasional.
“Seluruh kebijakan yang dilaksanakan Bulog merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bapdan Ketahanan Pangan. Jadi, hal teknis seperti penentuan harga Surat Penetapan Harga Pembelian (SPHP) gabah kering giling dan lainnya tetap mengacu pada aturan tersebut,” ujarnya kepada wartawan usai rapat.
Irawadi mengakui adanya miskomunikasi antara petani dan Bulog mengenai harga gabah. Berdasarkan surat edaran BKP, harga gabah kering giling ditetapkan sebesar Rp8.000 per kilogram. Namun, Bulog sempat menawarkan Rp7.600 per kilogram, sehingga menimbulkan masalah di lapangan.
“Persoalan itu muncul tiga minggu lalu saat transaksi berlangsung. Padahal harga sudah ditetapkan pemerintah sehingga tidak perlu dinegosiasikan lagi. Kini harga sudah kembali normal,” jelasnya.
Selain isu harga, rapat juga membahas rencana pembangunan gudang Bulog di beberapa kabupaten/kota di Maluku, termasuk Maluku Barat Daya (MBD) dan Kota Tual (KKT). Pembangunan ini ditujukan untuk memperpendek jalur distribusi bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula agar lebih cepat sampai ke masyarakat.
“Iya, dengan adanya gudang baru di beberapa daerah, penyaluran bahan pangan pokok bisa lebih dekat ke masyarakat. Ini merupakan program Bulog ke depan,” tambah Irawadi.
Saat ditanya soal rencana Komisi II melakukan pengawasan langsung ke daerah maupun fasilitas Bulog, Irawadi menyebut hal itu masih bergantung pada ketersediaan anggaran.
“Anggaran lagi kosong, jadi kemungkinan belum bisa dilakukan,” pungkasnya.
