Komisi III DPRD Provinsi Maluku akan segera melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibiayai melalui APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya di 11 kabupaten/kota.Sebagai persiapan, Komisi III menggelar rapat koordinasi bersama para mitra kerja yang bergerak di bidang ekonomi dan infrastruktur. Rapat ini berlangsung di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon pada Kamis (13/2/2025).Wakil Ketua Komisi III, Mumin Refra, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya difokuskan pada proyek-proyek fisik, tetapi juga mencakup program yang bersifat non-fisik.“Pengawasan kami tidak terbatas pada proyek fisik saja, tetapi juga pada program-program non-fisik, seperti yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi,” jelas Refra.Sementara itu, anggota Komisi III, La Nyong, mendorong agar setiap OPD memberikan laporan secara lengkap mengenai pelaksanaan program, termasuk yang belum terealisasi serta hambatan yang dihadapi.“Kalau ada program yang belum berjalan, apa penyebabnya? Itu yang perlu kita diskusikan agar bisa dicarikan solusinya,” ujarnya.Politisi PDIP ini juga menyinggung soal utang kepada pihak ketiga yang belum dilunasi, yang menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah dampak negatif ke depan.Senada dengan itu, anggota Komisi III lainnya, Reza Mony, mengingatkan bahwa laporan positif dari OPD kerap tidak sejalan dengan realitas di lapangan, di mana masyarakat masih sering mengeluhkan kurangnya efektivitas program.“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dibiayai oleh APBD maupun APBN benar-benar terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutup Reza.
Komisi III DPRD Maluku Siap Awasi Pelaksanaan Program OPD di Seluruh Kabupaten/Kota
