Visi mewujudkan kemandirian pangan di Provinsi Maluku kini mendapatkan momentum besar. Pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) resmi mengalokasikan rangkaian program strategis berskala besar untuk memperkuat posisi Maluku dalam peta swasembada pangan nasional.
Diplomasi Geopolitik Pangan Maluku
Mengalirnya dukungan masif ini merupakan hasil dari upaya advokasi intensif Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, di tingkat pusat. Melalui koordinasi lintas kementerian, Gubernur berhasil memposisikan Maluku bukan sekadar sebagai wilayah kepulauan yang marginal secara geografis, melainkan sebagai potensi strategis yang mampu menjadi lumbung pangan baru di Indonesia Timur.
“Dukungan ini merupakan representasi kehadiran negara dalam menjawab tantangan infrastruktur pertanian dan ancaman perubahan iklim di daerah kepulauan. Ini adalah harapan baru yang lahir dari keyakinan bahwa Maluku mampu berkontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” tegas Gubernur dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).
Rencana Aksi: Perluasan Lahan dan Infrastruktur Air
Program strategis tahun 2026 ini berfokus pada tiga pilar utama: ekspanasi lahan, optimasi produktivitas, dan penguatan infrastruktur konservasi air. Rincian alokasi mencakup:
- Ekspansi Lahan Cetak Sawah: Total seluas 4.466 hektare yang terdistribusi di Kabupaten Maluku Tengah (1.500 ha), Seram Bagian Timur (1.966 ha), dan Seram Bagian Barat (1.000 ha).
- Optimasi Lahan (Opla): Meliputi Survey, Investigasi, dan Desain (SID) seluas 5.600 ha serta konstruksi opla seluas 3.926 ha di empat sentra utama, termasuk Kabupaten Buru.
- Modernisasi Irigasi: Pengadaan 196 unit irigasi perpompaan dan 9 unit irigasi perpipaan guna menjamin stabilitas pasokan air di tengah anomali iklim.
- Aksesibilitas & Konservasi: Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 3.500 meter serta pembangunan enam unit dam parit atau long storage sebagai cadangan air strategis.
Mekanisme Swakelola dan Pemberdayaan Petani
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda, menjelaskan bahwa implementasi program ini akan mengedepankan mekanisme swakelola. Pendekatan ini menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan, di mana mereka mengelola bantuan secara langsung untuk menjamin ketepatan sasaran dan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
“Kami akan melakukan pendampingan intensif untuk memastikan seluruh infrastruktur dan bantuan lahan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Fokus kami adalah mempercepat langkah Maluku menuju kemandirian pangan yang mandiri,” jelas Ilham.
Investasi Masa Depan
Gubernur Lewerissa mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima manfaat untuk menjaga integritas pelaksanaan program. Kesiapan lahan dan validasi data petani menjadi kunci agar investasi besar ini tidak sekadar menjadi proyek tahunan, melainkan warisan kedaulatan pangan bagi generasi mendatang.
Dengan sinergi antara kebijakan pusat dan kesiapan daerah, Maluku kini bersiap membuktikan bahwa tantangan geografis kepulauan bukanlah penghalang, melainkan peluang besar untuk menjadi pilar penyokong pangan Indonesia.
