TUAL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Yarler Tahun Anggaran 2020. Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp500 juta dari total nilai kontrak proyek sebesar Rp1,24 miliar.
Penetapan keempat tersangka dilakukan oleh Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tual pada Senin (16/11/2026). Pengumuman tersebut disampaikan melalui konferensi pers di Kantor Kejaksaan Negeri Tual yang dipimpin Kepala Seksi Intelijen Kejari Tual, Budi Setiawan, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Johanes Riky Felubun, S.H., M.H., serta Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka masing-masing berinisial ASR, OSP, MR, dan CS. Penetapan status hukum tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual Tahun Anggaran 2020.
Berdasarkan hasil penyidikan, proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah Yarler memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.241.622.133,64. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan sejumlah indikasi penyimpangan, termasuk dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) serta ketidaksesuaian pekerjaan fisik dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara, nilai kerugian dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai Rp500 juta. Temuan ini menjadi salah satu dasar bagi penyidik untuk meningkatkan penanganan perkara hingga penetapan empat orang sebagai tersangka.
Dalam perkara tersebut, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan ketentuan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Kasus ini turut menjadi perhatian publik setelah salah satu tersangka berinisial CS diketahui memiliki jabatan sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sekaligus anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara.
Usai penetapan tersangka, penyidik Kejari Tual langsung melakukan penahanan terhadap keempat orang tersebut selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Penahanan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tual.
Penanganan perkara dugaan korupsi proyek Yarler ini kembali menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Terlebih, proyek pembangunan yang menggunakan uang negara semestinya dilaksanakan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kini, proses hukum terhadap keempat tersangka akan berlanjut sesuai tahapan yang berlaku. Pembuktian atas dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan, dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.










