JAKARTA – Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dapat mengalami kekosongan sebelum masa jabatan berakhir. Kondisi tersebut bisa terjadi apabila wakil presiden meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan, atau tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya.
Namun, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur mekanisme khusus yang melibatkan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Dalam aturan itu disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR menentukan satu nama yang akan mengisi jabatan tersebut hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan yang sedang berjalan.
Dengan demikian, presiden tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung pengganti wakil presiden. Begitu pula jabatan tersebut tidak otomatis diberikan kepada menteri, pimpinan partai politik, maupun tokoh tertentu.
Pemakzulan Wakil Presiden Harus Melalui Proses Konstitusional
Selain mengundurkan diri, wakil presiden juga dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme pemakzulan atau impeachment.
Ketentuan mengenai pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.
Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara maupun wakil kepala negara.
Meski demikian, proses pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan masyarakat, pernyataan politik, ataupun keputusan sepihak DPR. Terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan.
Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, proses tersebut diawali dengan DPR yang mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.
Pengajuan tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang itu sendiri harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Setelah menerima permintaan tersebut, MK wajib memeriksa dan memutus perkara paling lama 90 hari. Apabila MK menyatakan dugaan pelanggaran terbukti, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR melalui sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk mengambil keputusan paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.
Dalam sidang tersebut, keputusan pemberhentian harus memenuhi persyaratan kuorum, yakni dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari seluruh anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Presiden dan/atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan juga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR.
Artinya, apabila wakil presiden diusulkan untuk dimakzulkan, pemberhentiannya tidak dapat langsung berlaku hanya berdasarkan keputusan DPR. Proses pemeriksaan di MK dan keputusan akhir MPR tetap menjadi bagian dari tahapan yang wajib dilaksanakan.
Presiden Usulkan Dua Nama, MPR Pilih Pengganti
Apabila jabatan wakil presiden benar-benar kosong, baik karena mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, maupun tidak dapat menjalankan kewajibannya, mekanisme pengisian jabatan kembali mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden, kemudian MPR memilih satu di antaranya melalui sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Konstitusi tidak secara khusus mewajibkan calon pengganti berasal dari partai politik yang sama dengan wakil presiden sebelumnya. Artinya, presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua figur yang dinilai memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.
Keputusan akhir tetap berada di tangan MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memilih wakil presiden pengganti.
Mekanisme ini sekaligus memastikan bahwa pengisian jabatan wakil presiden tidak dilakukan secara sepihak dan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Bagaimana Jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-sama Berhalangan?
UUD 1945 juga mengatur mekanisme berbeda apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dalam kondisi demikian, tugas kepresidenan untuk sementara dijalankan secara bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah terjadi kekosongan tersebut, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden baru.
Pasangan calon yang dipilih berasal dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan merujuk pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi telah membedakan secara tegas mekanisme penggantian apabila hanya jabatan wakil presiden yang kosong dan apabila presiden serta wakil presiden sama-sama tidak dapat menjalankan tugasnya.
Melalui ketentuan tersebut, keberlangsungan pemerintahan tetap dapat dijaga tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan aturan ketatanegaraan yang berlaku.
Dengan demikian, siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan harus melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam UUD 1945, bukan melalui penunjukan langsung ataupun keputusan politik sepihak.
