JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya di tengah dinamika politik nasional yang semakin berkembang menyusul polemik dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Informasi pengunduran diri tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada Tirto pada Rabu (11/11/2026). Saat dikonfirmasi mengenai kabar Gibran mundur, Budi Arie membenarkan informasi tersebut.
Sebelum kabar pengunduran diri itu mencuat, Gibran diketahui telah menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih dua jam.
Pertemuan Presiden dan Wakil Presiden itu berlangsung ketika wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden mulai bergulir.
Wacana tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya menjadi objek persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Persoalan ini semakin menjadi perhatian setelah MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Subhan Palal. Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah serta memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dan dimusnahkan.
Dua putusan lembaga peradilan tersebut kemudian memicu perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran sebagai Wakil Presiden RI.
Situasi politik semakin berkembang setelah sejumlah anggota DPR RI mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu langkah konstitusional untuk mempersoalkan kedudukan Gibran.
Di tengah perkembangan tersebut, kabar pengunduran diri Gibran menjadi perhatian nasional. Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai pengunduran dirinya sebagaimana diberitakan Tirto mengacu pada konfirmasi Budi Arie Setiadi.
Perkembangan ini menempatkan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sorotan politik dan hukum nasional, terutama terkait polemik persyaratan pendidikan serta proses politik yang berlangsung di DPR RI.
