JAKARTA – Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan langsung keduanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), di tengah meningkatnya tekanan politik akibat polemik dokumen pendidikan yang menyeret nama Gibran.
Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam itu menjadi perhatian publik setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pembicaraan mengenai rencana pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran secara langsung menyampaikan niat untuk mundur ketika bertemu dengan Presiden Prabowo. Keputusan tersebut berkaitan dengan dinamika yang berkembang menyusul persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam. Di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ungkap Prasetyo.
Pernyataan tersebut sekaligus mengubah arah pemberitaan mengenai masa depan politik Gibran. Sebab, selama ini desakan agar dirinya meninggalkan jabatan Wakil Presiden lebih banyak berkembang melalui pernyataan sejumlah tokoh, kelompok masyarakat, hingga kalangan parlemen. Kini, keinginan tersebut justru telah disampaikan secara langsung kepada Presiden yang menjadi mitra kerjanya dalam pemerintahan.
Meski demikian, Istana belum menyatakan bahwa pengunduran diri Gibran telah disetujui ataupun berlaku secara resmi. Prasetyo justru memberikan klarifikasi terhadap informasi yang beredar mengenai sikap Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut.
Ia menegaskan bahwa tidak benar apabila Presiden disebut menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Menurutnya, dalam pembicaraan tersebut Prabowo memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Wakil Presiden.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.
Ia menambahkan, Gibran juga memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan dokumen-dokumen yang selama ini menjadi persoalan melalui jalur peradilan.
Permintaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi Gibran tidak hanya berkaitan dengan tekanan politik, tetapi juga menyangkut upaya pembuktian administratif dan hukum atas dokumen pendidikan yang dipersoalkan.
Polemik tersebut bermula dari gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran ketika maju sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan menjadi objek perdebatan setelah sejumlah pihak mempertanyakan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan dari luar negeri.
Persoalan itu kemudian berkembang ke ranah peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi bagian penting dalam perkembangan perkara yang belakangan kembali mengemuka dan memicu perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran.
Situasi semakin memanas setelah sejumlah pihak menilai persoalan tersebut harus mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional. Bahkan, pembicaraan mengenai penggunaan hak politik DPR untuk menyelidiki persoalan tersebut turut mengemuka di tengah meningkatnya desakan terhadap Gibran.
Di lingkungan parlemen, sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai salah satu instrumen untuk menyikapi persoalan yang membelit Wakil Presiden. Wacana tersebut menambah tekanan politik terhadap posisi Gibran, meskipun proses pemberhentian seorang Wakil Presiden tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Perkembangan ini juga menarik perhatian karena Gibran merupakan pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024 yang berhasil memenangkan kontestasi dan kemudian dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029.
Keduanya selama ini menjadi simbol kepemimpinan nasional dalam satu pemerintahan. Karena itu, munculnya pernyataan mengenai niat pengunduran diri Gibran kepada Prabowo menjadi peristiwa politik yang memiliki konsekuensi lebih luas, terutama terhadap hubungan kelembagaan Presiden dan Wakil Presiden.
Di tengah situasi tersebut, Istana memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tetap berfokus menjalankan program dan tanggung jawab negara, tanpa membiarkan dinamika politik mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, Presiden tetap memimpin berbagai agenda pemerintahan, termasuk koordinasi penanganan potensi bencana dan sejumlah persoalan nasional lainnya. Pemerintah, kata dia, tidak ingin dinamika yang berkembang menghambat pelaksanaan tugas negara.
Sementara itu, dari sisi ketatanegaraan, pengunduran diri Wakil Presiden memiliki konsekuensi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden bukan sekadar persoalan politik antara dua pejabat negara, melainkan juga menyangkut keberlanjutan sistem pemerintahan dan mekanisme konstitusional.
Karena itu, pernyataan niat mundur yang disampaikan Gibran kepada Prabowo masih harus dibedakan dari pengunduran diri yang telah resmi berlaku. Hingga Selasa (10/11/2026), Istana belum mengumumkan adanya keputusan final mengenai status jabatan Gibran.
Perhatian publik kini tertuju pada langkah berikutnya yang akan diambil Gibran, termasuk proses hukum yang ingin ditempuh untuk membuktikan dokumen pendidikannya. Di sisi lain, sikap Presiden Prabowo dan perkembangan politik di DPR juga akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah persoalan tersebut.
Pertemuan selama dua setengah jam di Istana Kepresidenan itu pun menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebuah dinamika politik yang kini bukan hanya menyangkut masa depan jabatan Wakil Presiden, tetapi juga menjadi ujian terhadap kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
