Ada sesuatu yang terasa ironis dalam ruang publik kita hari-hari ini. Perdebatan mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menyita perhatian, sementara di sejumlah daerah masyarakat justru berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: asap, kabut, kualitas udara yang memburuk, aktivitas warga yang terganggu, dan kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan.
Perdebatan mengenai dokumen pendidikan seorang pejabat negara tentu bukan sesuatu yang tidak penting. Setiap pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Jika terdapat dugaan persoalan mengenai dokumen atau riwayat pendidikan, maka mekanisme hukum dan lembaga yang berwenang harus diberi ruang untuk memeriksa dan menjelaskan berdasarkan bukti.
Namun, demokrasi tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai satu dokumen.
Di tengah hiruk-pikuk persoalan ijazah, ada masyarakat yang mungkin tidak terlalu peduli dengan perdebatan tersebut karena mereka sedang memikirkan bagaimana bekerja di tengah kabut asap, bagaimana menjaga anak-anak agar tetap sehat, atau bagaimana menjalankan aktivitas ketika jarak pandang dan kondisi udara mulai mengkhawatirkan.
Di sinilah kita perlu bertanya: apakah ruang publik kita sudah memberikan perhatian yang seimbang terhadap persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat?
Ketika Isu Elite Mengalahkan Persoalan Rakyat
Media sosial telah mengubah cara masyarakat membentuk perhatian publik. Sebuah isu dapat menjadi viral dalam hitungan jam, sementara persoalan lingkungan yang berlangsung berhari-hari dapat kehilangan perhatian ketika tidak lagi menjadi perbincangan nasional.
Perdebatan ijazah menjadi contoh bagaimana energi publik dapat tersedot pada persoalan politik dan simbolik. Masyarakat terbelah dalam berbagai kelompok, saling mempertahankan argumentasi, bahkan tidak jarang perdebatan berkembang menjadi serangan personal.
Padahal, di luar ruang digital, persoalan kehidupan terus berjalan.
Petani tetap harus bekerja. Nelayan tetap harus melaut. Pedagang tetap harus membuka usaha. Guru tetap mengajar. Orang tua tetap harus mengantar anaknya. Dan masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap harus berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih konkret daripada perdebatan di media sosial.
Kabut tidak mengenal pilihan politik.
Asap tidak bertanya seseorang memilih siapa.
Kualitas udara yang buruk tidak membedakan pendukung pemerintah maupun oposisi.
Karena itu, persoalan lingkungan semestinya dapat menjadi titik temu masyarakat di tengah perbedaan politik.
Hak Publik untuk Bertanya, Kewajiban Negara untuk Menjawab
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk bertanya mengenai pejabat publik. Transparansi bukan ancaman terhadap kekuasaan. Sebaliknya, transparansi merupakan salah satu cara membangun kepercayaan publik.
Jika terdapat pertanyaan mengenai ijazah Wakil Presiden, maka jawaban yang dibutuhkan bukan sekadar perang narasi di media sosial. Yang diperlukan adalah klarifikasi berbasis dokumen, penjelasan dari institusi yang berwenang, serta proses yang dapat dipercaya masyarakat.
Dengan demikian, perdebatan dapat ditempatkan pada jalur yang semestinya.
Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga tidak boleh kehilangan fokus terhadap persoalan yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.
Jika ada daerah yang menghadapi kabut asap, maka masyarakat membutuhkan informasi yang jelas. Mereka membutuhkan respons pemerintah, pemantauan kualitas udara, perlindungan kelompok rentan, serta langkah penanganan yang nyata.
Publik tidak membutuhkan negara yang hanya hadir dalam perdebatan politik. Publik membutuhkan negara yang hadir ketika kehidupan mereka terganggu.
Jangan Sampai Kabut Politik Menutupi Kabut Lingkungan
Ada dua jenis kabut yang perlu kita waspadai.
Pertama, kabut yang berasal dari persoalan lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat.
Kedua, kabut informasi yang muncul ketika ruang publik dipenuhi pertengkaran, tuduhan, dan informasi yang belum terverifikasi.
Keduanya sama-sama berbahaya.
Kabut asap dapat mengganggu pandangan mata. Sementara kabut informasi dapat mengganggu kejernihan berpikir.
Karena itu, masyarakat harus mampu membedakan antara fakta, dugaan, opini, dan propaganda. Jangan sampai setiap isu yang viral dianggap sebagai kebenaran hanya karena mendapatkan banyak perhatian.
Begitu pula sebaliknya, jangan sampai persoalan lingkungan yang nyata kehilangan perhatian hanya karena masyarakat sedang sibuk memperdebatkan persoalan politik.
Demokrasi Seharusnya Kembali kepada Rakyat
Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memenangkan perdebatan di media sosial.
Demokrasi berbicara tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjawab persoalan masyarakat.
Ijazah boleh diperdebatkan. Dugaan boleh diperiksa. Pemerintah boleh dikritik. Pejabat publik harus dapat dimintai pertanggungjawaban.
Namun, di saat yang sama, masyarakat juga berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan sehat.
Karena itu, perdebatan mengenai ijazah Wakil Presiden seharusnya ditempatkan dalam koridor hukum dan pembuktian. Jangan biarkan isu tersebut berkembang menjadi pertengkaran tanpa ujung yang justru menghabiskan energi publik.
Sementara itu, persoalan asap dan kabut harus mendapatkan perhatian yang sama seriusnya.
Sebab bagi masyarakat yang sedang menghirup udara tercemar, persoalannya bukan lagi siapa yang menang dalam perdebatan politik.
Persoalannya sederhana:
Apakah negara hadir untuk memastikan mereka dapat menghirup udara yang aman?
Dan mungkin, di tengah bisingnya perdebatan tentang ijazah, pertanyaan itulah yang justru paling membutuhkan jawaban.
Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya demokrasi yang mampu mempertanyakan dokumen seorang pejabat, tetapi juga demokrasi yang tidak lupa mendengar keluhan masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan kehidupannya.
