Oleh: Ragil Rekol
Keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa bulan terakhir tidak lagi sekadar persoalan bagaimana masyarakat mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan. Di balik antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), muncul persoalan lain yang jauh lebih kompleks: praktik pengisian BBM secara berulang yang oleh sebagian masyarakat setempat dikenal sebagai “sedot bensin”.
Fenomena ini layak dilihat bukan semata-mata sebagai persoalan antara pembeli dan penjual BBM eceran. Ia merupakan gambaran tentang bagaimana keterbatasan pasokan, panjangnya antrean, kebutuhan ekonomi, perilaku sebagian konsumen, serta lemahnya ruang pengaturan dapat bertemu dan kemudian melahirkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Dalam beberapa bulan terakhir, antrean kendaraan di SPBU menjadi pemandangan yang semakin biasa. Antrean tidak hanya terjadi pada pagi atau siang hari, tetapi dapat berlangsung hingga sore bahkan malam hari. Pada kondisi tertentu, panjang antrean disebut dapat mencapai lebih dari 100 meter, bahkan memanjang sekitar 100–150 meter dari kawasan SPBU.
Di titik inilah persoalan BBM mulai keluar dari pagar SPBU.
Antrean kendaraan yang tidak tertampung di dalam area SPBU akhirnya menggunakan sebagian badan jalan. Kendaraan yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pelayanan pengisian BBM berubah menjadi bagian dari persoalan lalu lintas.
Pengguna jalan yang tidak sedang mencari BBM ikut menerima dampaknya.
Mereka yang hendak pergi bekerja, mengantar anak, menjalankan usaha, mengangkut barang, atau sekadar melintas harus memperlambat kendaraan dan mencari ruang di antara antrean panjang. Ketika jumlah kendaraan semakin banyak, ruang jalan semakin sempit.
Artinya, krisis BBM pada akhirnya bukan hanya menghabiskan waktu orang yang mengantre, tetapi juga mengambil waktu masyarakat yang bahkan tidak sedang mengantre.
Ketika Antrean Menjadi Ruang Ekonomi
Di tengah situasi tersebut, berkembang informasi mengenai pola pembelian BBM secara berulang.
Seorang pengendara datang ke SPBU, mengisi BBM, keluar dari antrean, kemudian kembali mengantre untuk melakukan pengisian berikutnya. Dalam sehari, pola tersebut disebut dapat dilakukan lebih dari sekali.
Persoalannya menjadi semakin serius ketika BBM yang diperoleh tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan perjalanan, melainkan diduga dipindahkan dari tangki kendaraan ke botol atau jeriken untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
Muncullah sebuah rantai sederhana:
Datang ke SPBU → mengantre → mengisi BBM → keluar → kembali mengantre → mengisi kembali → BBM dipindahkan → dijual eceran.
Inilah yang kemudian oleh sebagian masyarakat disebut sebagai “sedot bensin”.
Tentu, setiap dugaan mengenai praktik tersebut perlu dibuktikan dan tidak boleh serta-merta digeneralisasi kepada seluruh pengendara maupun penjual BBM eceran. Namun, jika praktik pengisian berulang dan penjualan kembali memang terjadi, maka fenomena tersebut patut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah kondisi ketika masyarakat umum sedang menghadapi keterbatasan BBM.
Ketika Waktu Menjadi Harga yang Harus Dibayar
Ada sisi lain yang juga tidak boleh diabaikan.
Masyarakat yang membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi belum tentu seluruhnya merupakan masyarakat yang ingin mengambil jalan pintas. Sebagian mungkin memang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.
Seorang pedagang membutuhkan kendaraan untuk bekerja. Seorang pekerja membutuhkan kendaraan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Orang tua membutuhkan kendaraan untuk mengantar keluarga. Pelaku usaha membutuhkan BBM agar aktivitas ekonominya tetap berjalan.
Ketika antrean berlangsung berjam-jam, waktu memiliki nilai ekonomi.
Masyarakat kemudian dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana:
Menghemat uang tetapi kehilangan waktu, atau menghemat waktu tetapi membayar lebih mahal.
Di SPBU, BBM diperoleh dengan harga yang lebih rendah, tetapi harus dibayar dengan antrean dan waktu. Di sisi lain, BBM eceran tersedia lebih cepat, tetapi dengan harga yang lebih tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sebenarnya tidak sedang memilih antara murah dan mahal. Mereka sedang memilih antara uang dan waktu.
Dan ketika kebutuhan BBM semakin mendesak, waktu sering kali menjadi sesuatu yang tidak dapat dibeli kembali.
Persoalannya Bukan Hanya “Sedot Bensin”
Menyebut fenomena ini hanya sebagai persoalan “sedot bensin” berisiko membuat kita melihat masalah secara terlalu sederhana.
Sebab, sebelum praktik tersebut muncul, ada persoalan yang lebih mendasar: mengapa antrean BBM bisa begitu panjang dan berlangsung berulang kali?
Jika ketersediaan BBM cukup dan distribusinya berjalan normal, ruang bagi praktik pembelian berulang untuk berkembang tentu berbeda.
Karena itu, persoalan ini perlu dilihat sebagai sebuah rantai.
Keterbatasan pasokan melahirkan antrean. Antrean menciptakan kelangkaan waktu. Kelangkaan menciptakan peluang ekonomi. Peluang ekonomi kemudian dapat mendorong sebagian pihak membeli berulang dan menjual kembali. Pada akhirnya, masyarakat yang membutuhkan BBM menghadapi harga yang lebih tinggi atau waktu tunggu yang semakin panjang.
Di sinilah persoalan BBM berubah menjadi persoalan publik.
Siapa yang Paling Dirugikan?
Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya siapa yang menjual BBM eceran dan siapa yang membelinya.
Pertanyaannya adalah:
Siapa yang kehilangan akses ketika BBM terbatas?
Masyarakat yang datang ke SPBU dengan kebutuhan satu tangki kendaraan tentu berharap mendapatkan BBM dan kemudian pulang untuk menjalankan aktivitasnya.
Namun jika ada kendaraan yang melakukan pengisian berulang, masyarakat lain dapat merasa bahwa kesempatan mereka memperoleh BBM menjadi semakin terbatas.
Pada saat yang sama, masyarakat yang tidak mampu menunggu lama harus membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Sementara pengguna jalan harus berhadapan dengan antrean kendaraan yang memakan badan jalan.
Dengan demikian, dampaknya menyebar ke berbagai kelompok masyarakat.
Yang mengantre kehilangan waktu.
Yang membeli eceran kehilangan uang lebih banyak.
Yang melintas kehilangan ruang jalan.
Dan masyarakat secara keseluruhan kehilangan rasa kepastian dalam memperoleh BBM.
BBM Bukan Sekadar Komoditas
BBM memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat modern.
Ketika BBM tersedia, kendaraan bergerak, pedagang bekerja, nelayan beraktivitas, barang berpindah, anak-anak pergi ke sekolah, pegawai menuju kantor, dan roda ekonomi berputar.
Karena itu, ketika BBM mengalami kelangkaan, dampaknya tidak berhenti pada SPBU.
Ia merambat ke pasar, transportasi, perdagangan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan mobilitas sosial masyarakat.
Dalam konteks Kota Tual dan Maluku Tenggara yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, persoalan mobilitas menjadi semakin penting. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi darat dan laut membuat BBM bukan sekadar kebutuhan kendaraan, tetapi bagian dari keberlangsungan aktivitas masyarakat.
Karena itu, penanganannya juga tidak cukup hanya dengan meminta masyarakat untuk bersabar mengantre.
Yang Dibutuhkan Bukan Sekadar Penertiban
Jika persoalan ini ingin diselesaikan, pendekatannya harus lebih menyeluruh.
Pertama, kepastian ketersediaan dan distribusi BBM harus menjadi perhatian utama. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pasokan dan distribusi agar tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Kedua, pola pembelian berulang perlu diawasi secara proporsional apabila memang ditemukan indikasi bahwa praktik tersebut mengurangi akses masyarakat umum terhadap BBM.
Ketiga, pengaturan antrean perlu diperhatikan. Antrean tidak seharusnya mengorbankan hak pengguna jalan lain untuk menggunakan badan jalan secara aman dan lancar.
Keempat, keberadaan penjualan BBM eceran perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Penjual eceran muncul karena ada permintaan. Selama masyarakat menghadapi antrean panjang dan membutuhkan BBM dengan segera, pasar eceran akan selalu memiliki ruang untuk tumbuh.
Karena itu, hanya menertibkan penjual tanpa membenahi persoalan pasokan, distribusi, dan akses masyarakat berpotensi tidak menyelesaikan akar persoalan.
Jangan Sampai Kelangkaan Menciptakan Ketidakadilan
Ketersediaan BBM seharusnya tidak menjadi arena di mana mereka yang memiliki lebih banyak waktu, kendaraan, atau kesempatan untuk mengantre berulang memperoleh akses yang lebih besar dibandingkan masyarakat lain.
Di sinilah prinsip keadilan menjadi penting.
Masyarakat tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin mendapatkan BBM sesuai kebutuhannya, dengan harga yang wajar, melalui proses yang tertib, tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam atau membayar berkali-kali lipat kepada pihak lain.
Pada saat yang sama, masyarakat pengguna jalan juga berhak mendapatkan ruang jalan yang aman dan tidak terganggu oleh antrean yang tidak terkendali.
Maka, persoalan BBM di Tual dan Maluku Tenggara sesungguhnya memperlihatkan satu hal penting: kelangkaan sebuah komoditas dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan sosial ketika sistem distribusi, perilaku ekonomi, dan kebutuhan masyarakat bertemu dalam kondisi yang tidak seimbang.
Fenomena “sedot bensin” hanyalah salah satu gejalanya.
Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan BBM yang terbatas tetap dapat diakses masyarakat secara tertib, adil, dan transparan; bagaimana memastikan aktivitas ekonomi tidak terganggu; serta bagaimana menjaga agar kebutuhan satu kelompok tidak mengorbankan hak kelompok masyarakat lainnya.
Sebab pada akhirnya, yang sedang diperebutkan masyarakat bukan hanya bensin. Mereka sedang memperebutkan waktu, akses, kesempatan, dan kepastian untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
Dan ketika antrean BBM sudah sampai mengambil badan jalan, mengganggu mobilitas warga, menciptakan pasar eceran dengan harga lebih tinggi, serta memunculkan dugaan pengisian berulang, maka persoalan tersebut sudah jauh melampaui urusan di depan pompa bensin.
Ia telah menjadi persoalan publik yang membutuhkan jawaban publik.
