Sebuah Catatan :
Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Laut yang luas, hutan, tambang, minyak, gas, serta berbagai sumber daya lainnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, sebuah pertanyaan mendasar terus menghantui perjalanan bangsa ini: mengapa kekayaan alam yang begitu melimpah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya?
Di tengah narasi tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, akses pendidikan yang belum merata, pelayanan kesehatan yang belum sepenuhnya dapat dinikmati secara adil, serta persoalan sosial yang muncul silih berganti. Pada saat yang sama, masyarakat menyaksikan bagaimana sebagian elite mempertontonkan gaya hidup mewah dan menghamburkan uang, sementara rakyat terus dibebani berbagai kewajiban ekonomi dan perpajakan.
Persoalannya kemudian bukan semata-mata tentang berapa banyak sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, melainkan siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari kekayaan tersebut dan sejauh mana negara mampu mengelolanya untuk kepentingan rakyat.
Kekerasan yang Tidak Berdiri Sendiri
Kasus perkelahian yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang di Jakarta, termasuk peristiwa di kawasan Matraman yang menjadi sorotan, seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang salah dan siapa yang menjadi pelaku.
Kematian seseorang akibat kekerasan harus dibaca lebih jauh sebagai alarm sosial.
Ketika persoalan yang sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui dialog, mediasi, atau mekanisme hukum justru berakhir dengan kekerasan dan hilangnya nyawa, maka ada sesuatu yang lebih besar yang perlu kita pertanyakan: mengapa masyarakat begitu mudah menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar?
Negara tentu memiliki aparat penegak hukum. Akan tetapi, keberadaan hukum tidak cukup jika kesadaran masyarakat terhadap hukum, pendidikan, toleransi, dan penyelesaian konflik tidak tumbuh secara bersamaan.
Sebab, negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara di mana masyarakat merasa memiliki hak untuk menghukum seseorang dengan tangannya sendiri.
Kesalahan seseorang tidak pernah menjadi alasan bagi orang lain untuk menghilangkan nyawanya.
Jika seseorang melakukan tindak pidana, maka proses hukumlah yang harus bekerja. Bukan massa, bukan amarah, dan bukan penghakiman jalanan.
Ketika Kemiskinan Bertemu dengan Kekerasan
Persoalan ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai problem sosial yang muncul di tengah masyarakat.
Bayangkan seseorang datang ke sebuah tempat makan, tidak memiliki cukup uang untuk membayar, kemudian terjadi perselisihan yang berkembang menjadi penyerangan dan kekerasan. Apa pun kesalahan yang dilakukan orang tersebut, masih terdapat banyak pilihan penyelesaian selain menghilangkan nyawanya.
Di sinilah negara seharusnya hadir bukan hanya setelah kematian terjadi, tetapi jauh sebelum persoalan tersebut muncul.
Pendidikan, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, kesehatan mental, pembinaan masyarakat, serta penegakan hukum merupakan bagian dari mata rantai yang saling berkaitan.
Kita terlalu sering melihat sebuah kasus hanya dari ujungnya: siapa pelakunya?
Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah:
Apa yang membuat seseorang sampai berada pada kondisi tersebut? Mengapa konflik begitu cepat berubah menjadi kekerasan? Mengapa masyarakat di sekitarnya memilih penghakiman daripada penyelesaian? Dan mengapa negara sering kali hadir setelah korban berjatuhan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya menjadi bahan evaluasi.
Ketika Perbedaan Suku Berubah Menjadi Rasisme
Yang lebih memprihatinkan adalah ketika sebuah kasus kriminal kemudian digeneralisasi menjadi persoalan identitas.
Dalam beberapa peristiwa yang belakangan menjadi pembicaraan, muncul sentimen yang mengaitkan tindakan individu dengan identitas orang Ambon atau orang Maluku. Di sinilah persoalan menjadi jauh lebih serius.
Satu orang melakukan kesalahan, tetapi identitas kelompoknya ikut diseret.
Seorang individu melakukan tindakan kriminal, tetapi kemudian seluruh masyarakat yang memiliki latar belakang suku yang sama ikut dicurigai.
Apakah kejahatan memiliki suku? Apakah kekerasan memiliki agama? Apakah kriminalitas mempunyai provinsi?
Tentu tidak.
Seorang pelaku bertanggung jawab atas tindakannya sebagai individu. Tidak adil jika kesalahan seseorang dijadikan alasan untuk memberikan stigma kepada seluruh kelompok masyarakat.
Maluku bukan kriminalitas. Ambon bukan kekerasan. Papua bukan keterbelakangan. NTT bukan kemiskinan. Sulawesi bukan konflik.
Daerah dan identitas tidak boleh diperlakukan sebagai label atas tindakan individu.
Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena sejarah panjang ketimpangan antara Indonesia bagian barat dan timur. Masyarakat di kawasan timur Indonesia sejak lama berhadapan dengan berbagai persoalan pembangunan, akses pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesempatan yang tidak selalu setara.
Maka ketika identitas daerah kembali digunakan untuk merendahkan seseorang, luka sosial yang lebih lama dapat terbuka kembali.
Apakah Indonesia di Jakarta Lebih Indonesia daripada Indonesia di Maluku?
Pertanyaan ini mungkin terdengar provokatif, tetapi perlu diajukan:
Apakah orang yang hidup di Jakarta lebih Indonesia daripada mereka yang hidup di Maluku, Papua, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, atau wilayah timur Indonesia lainnya?
Tentu jawabannya tidak.
Indonesia bukan hanya Jakarta.
Indonesia adalah Maluku. Indonesia adalah Papua. Indonesia adalah NTT. Indonesia adalah Sulawesi. Indonesia adalah Kalimantan, Sumatra, Jawa, Bali, dan seluruh wilayah yang berada di bawah satu konstitusi dan satu identitas kebangsaan.
Karena itu, jangan sampai nasionalisme hanya terdengar indah ketika kita berbicara tentang persatuan, tetapi berubah menjadi penghinaan ketika berhadapan dengan perbedaan suku dan daerah.
NKRI tidak boleh hanya menjadi slogan geografis. Ia harus menjadi kesetaraan dalam martabat.
Jika seorang warga dari Maluku berada di Jakarta, ia tetap warga negara Indonesia. Jika seorang warga Papua berada di Surabaya, ia tetap memiliki hak dan martabat yang sama. Demikian pula warga dari Jawa ketika berada di Maluku.
Tidak boleh ada warga negara kelas satu dan warga negara kelas dua.
Pendidikan Tidak Sekadar Tentang Bangku Sekolah
Kita sering mengatakan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari berbagai persoalan bangsa. Pernyataan itu benar, tetapi pendidikan tidak boleh dipahami sebatas kemampuan membaca, menulis, memperoleh ijazah, atau menyelesaikan pendidikan tinggi.
Pendidikan juga harus melahirkan manusia yang mampu mengendalikan emosi, menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, menghormati hukum, serta memahami bahwa kehidupan manusia memiliki nilai yang tidak dapat digantikan.
Jika seseorang masih mudah menghina orang lain karena suku, jika perbedaan identitas menjadi alasan untuk melakukan kekerasan, jika konflik kecil berakhir dengan hilangnya nyawa, maka pembangunan manusia belum selesai.
Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui jalan yang dibangun, gedung yang didirikan, investasi yang masuk, atau angka pertumbuhan ekonomi.
Kita juga harus bertanya:
Apakah manusia Indonesia semakin beradab?
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Mengelola Angka
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memutus mata rantai persoalan tersebut.
Mencari investasi dan mengelola sumber daya alam memang penting. Pertumbuhan ekonomi juga penting. Pembangunan infrastruktur pun penting.
Tetapi seluruhnya kehilangan makna jika rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan justru tidak merasakan manfaat pembangunan secara adil.
Negara harus memastikan bahwa sumber daya alam tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga menghasilkan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang layak, lapangan pekerjaan, perlindungan sosial, serta kehidupan masyarakat yang lebih aman dan bermartabat.
Pada saat yang sama, penegakan hukum harus tegas terhadap tindakan kekerasan dan main hakim sendiri. Pemerintah juga harus serius membangun pendidikan toleransi dan kebinekaan agar perbedaan suku, agama, ras, dan golongan tidak menjadi bahan bakar konflik.
Sebab persoalan bangsa tidak akan selesai hanya dengan menghukum pelaku setelah kejadian.
Kita perlu membangun masyarakat yang tidak mudah melakukan kekerasan sejak awal.
80 Tahun Indonesia: Apa yang Sesungguhnya Kita Rayakan?
Setelah delapan dekade perjalanan kemerdekaan, Indonesia seharusnya tidak hanya bertanya tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi atau seberapa banyak proyek pembangunan yang telah diselesaikan.
Kita harus berani bertanya lebih dalam:
Apakah rakyat sudah merasa adil?
Apakah pendidikan sudah benar-benar merata?
Apakah masyarakat miskin mendapatkan kesempatan yang sama?
Apakah hukum berlaku tanpa memandang latar belakang?
Apakah orang Maluku, Papua, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Sumatra, Jawa, dan seluruh wilayah Indonesia benar-benar diperlakukan sebagai warga negara yang setara?
Dan yang paling penting:
Apakah kita sudah menjadi bangsa yang mampu menghargai nyawa manusia di atas segala perbedaan?
Sebab tidak ada sumber daya alam yang lebih berharga daripada manusia. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Tidak ada identitas suku, agama, ras, maupun golongan yang dapat membenarkan hilangnya nyawa seseorang.
Jika hari ini kita masih menyaksikan kemiskinan, kekerasan, ketimpangan pendidikan, konflik sosial, dan rasisme, maka persoalannya bukan sekadar tentang masyarakat yang gagal memahami keberagaman.
Ada pekerjaan besar yang belum selesai dalam proyek kebangsaan Indonesia.
Pemerintah harus mengevaluasi dirinya. Masyarakat harus bercermin. Institusi pendidikan harus mengambil peran. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya secara adil. Dan kita semua harus belajar kembali bahwa menjadi Indonesia bukan hanya tentang tinggal di wilayah yang sama.
Menjadi Indonesia berarti mengakui bahwa setiap manusia—di Jakarta maupun di Maluku, di Papua maupun di NTT, di Sulawesi maupun di Jawa—memiliki martabat dan hak hidup yang sama.
Karena pada akhirnya, Indonesia yang kaya sumber daya alam tetapi miskin keadilan adalah sebuah paradoks. Indonesia yang berbicara tentang persatuan tetapi masih membiarkan rasisme tumbuh adalah sebuah ironi. Dan Indonesia yang membangun gedung-gedung tinggi tetapi gagal menjaga nyawa manusia adalah sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama.
Delapan puluh tahun kemerdekaan seharusnya bukan hanya momentum untuk merayakan usia bangsa, tetapi kesempatan untuk bertanya: sudah sejauh mana negara ini benar-benar memanusiakan rakyatnya?
