Zurich – Gelombang kritik terhadap Presiden FIFA, Gianni Infantino, terus menguat di tengah penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026. Kontroversi yang dipicu keputusan FIFA membatalkan hukuman larangan bermain penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, memicu ketegangan baru antara FIFA dan UEFA, bahkan mendorong munculnya seruan agar kepemimpinan Infantino segera dievaluasi. Kamis, (16/07/2026).
Puncak kontroversi bermula ketika FIFA menangguhkan sanksi kartu merah yang seharusnya membuat Balogun absen satu pertandingan. Keputusan tersebut diambil setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengungkapkan telah meminta FIFA meninjau kembali hukuman tersebut. Langkah FIFA itu memicu tudingan adanya intervensi politik terhadap proses disipliner yang semestinya independen.
UEFA menjadi pihak yang paling keras merespons keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, konfederasi sepak bola Eropa menyebut keputusan FIFA sebagai tindakan yang “belum pernah terjadi sebelumnya, tidak dapat dipahami, dan tidak dapat dibenarkan.” UEFA menilai keputusan itu berpotensi merusak integritas, independensi, dan kredibilitas sistem peradilan sepak bola internasional.
Kritik juga datang dari mantan wasit Piala Dunia asal Swedia, Jonas Eriksson, yang menyerukan agar negara-negara anggota UEFA bersatu menghadapi arah kepemimpinan FIFA di bawah Infantino. Dalam wawancara dengan media Inggris, Eriksson menyebut sepak bola dunia sedang berubah menjadi sebuah “sirkus” dan memperingatkan bahwa kredibilitas FIFA akan terus menurun apabila tata kelola organisasi tidak segera diperbaiki.
Tekanan terhadap Infantino tidak hanya datang dari kalangan sepak bola. Organisasi advokasi FairSquare telah mengajukan pengaduan kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC), meminta penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran prinsip netralitas politik oleh Presiden FIFA. Pengaduan tersebut juga mendapat dukungan dari Federasi Sepak Bola Norwegia serta sejumlah anggota Parlemen Uni Eropa yang sebelumnya telah meminta Komite Etik FIFA memeriksa dugaan intervensi dalam kasus Balogun.
Meski demikian, hingga saat ini UEFA belum mengeluarkan keputusan resmi yang meminta Gianni Infantino diberhentikan sebagai Presiden FIFA. Yang berkembang adalah meningkatnya tekanan politik dan moral dari sejumlah tokoh sepak bola, federasi anggota UEFA, organisasi independen, serta kalangan politik Eropa agar kepemimpinan FIFA dievaluasi dan tata kelola organisasi diperbaiki.
Di tengah sorotan tersebut, Gianni Infantino belum memberikan sinyal akan mengundurkan diri. Sesuai Statuta FIFA, pemberhentian Presiden FIFA hanya dapat dilakukan melalui mekanisme organisasi yang diatur dalam Kongres FIFA, bukan melalui desakan publik semata.
Kontroversi ini menjadi babak baru dalam hubungan FIFA dan UEFA. Di saat Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi panggung persatuan sepak bola dunia, polemik mengenai independensi pengambilan keputusan justru memunculkan pertanyaan besar mengenai tata kelola dan kredibilitas organisasi sepak bola tertinggi di dunia.
