Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti keterlambatan penyampaian usulan program pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota, yang dinilai menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya realisasi pembangunan infrastruktur di provinsi kepulauan tersebut. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan hal ini kepada wartawan usai rapat kerja bersama 12 mitra kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD MalukupadaJumat (30/01/2026).
Rapat kerja ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan menyinkronkan data program pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Maluku.
Menurut Alhidayat, salah satu tantangan signifikan adalah lambatnya proses pengusulan program melalui sistem aplikasi nasional yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa aplikasi tersebut memiliki batas waktu penginputan data dan digunakan secara seragam oleh seluruh provinsi serta ratusan kabupaten/kota di Indonesia.
“Keterlambatan penginputan usulan program oleh pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab pembangunan infrastruktur di Maluku terhambat,” ujar Alhidayat. Ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan data dapat masuk tepat waktu di sistem aplikasi tersebut.
Lebih lanjut, Alhidayat menyatakan bahwa rapat kerja juga menjadi media untuk mengevaluasi serta mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar ketika sistem kembali dibuka tahun 2026, pemerintah daerah telah lebih siap dan responsif, sehingga keterlambatan serupa tidak terulang.
Sorotan DPRD juga tertuju pada ketidakhadiran sejumlah kepala dinas dari beberapa kabupaten/kota dalam rapat tersebut, yang dinilai mengurangi efektivitas diskusi. Dari total, tiga daerah tidak diwakili oleh kepala dinas, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara. Dari ketiganya, hanya Maluku Barat Daya yang menyampaikan surat ketidakhadiran karena alasan agenda lain, sementara dua lainnya belum memberikan pemberitahuan resmi.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku berharap bahwa melalui evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah dapat diperbaiki, sehingga percepatan pembangunan infrastruktur —yang menjadi kebutuhan strategis masyarakat Maluku— dapat segera diwujudkan secara lebih merata dan efektif di seluruh wilayah provinsi.
