Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam rangkaian kegiatan pengukuhannya di Jakarta, mengeluarkan pernyataan kritis terkait rentetan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia awal tahun ini. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan bahwa berbagai bencana ekologis yang terjadi bukan semata-mata fenomena alam murni, melainkan hasil dari pilihan kebijakan pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan.
Dalam keterangan resminya, DPP GMNI menyoroti adanya korelasi kuat antara izin eksploitasi sumber daya alam yang masif dengan menurunnya daya dukung lingkungan yang memicu bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor.
Kritik atas Paradigma Pembangunan Antroposentris
GMNI menilai pemerintah masih terjebak dalam paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek (antroposentris) tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem. Kebijakan yang mempermudah alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan industri atau pertambangan dinilai sebagai “investasi bencana” bagi masa depan.
“Bencana adalah hasil dari pilihan kebijakan. Ketika regulasi lebih memihak pada pemilik modal daripada kelestarian alam, maka rakyatlah yang harus membayar harganya melalui kehilangan harta benda bahkan nyawa akibat bencana,” ungkap Sujahri dalam sambutannya pada Kamis (15/1/2026).
Desak Audit Lingkungan dan Evaluasi Regulasi
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, GMNI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap izin-izin lingkungan yang telah dikeluarkan, terutama di wilayah rawan bencana. Mereka juga menuntut adanya audit lingkungan yang independen dan transparan terhadap proyek-proyek strategis nasional yang bersinggungan dengan kawasan konservasi.
Beberapa poin tuntutan utama GMNI antara lain:
- Moratorium Izin Tambah/Kebun: Menghentikan sementara pemberian izin baru di wilayah hulu sungai dan hutan lindung.
- Penegakan Hukum Ekologis: Menindak tegas korporasi yang terbukti melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Orientasi Ekonomi Hijau: Mendorong pemerintah untuk konsisten beralih ke kebijakan ekonomi hijau yang lebih ramah terhadap iklim.
Seruan untuk Kesadaran Kolektif
Selain mengkritik pemerintah, GMNI juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran ekologis dan memperkuat solidaritas dalam membantu korban bencana. Namun, mereka menekankan bahwa bantuan kemanusiaan hanyalah solusi jangka pendek; solusi fundamental tetap berada pada perubahan arah kebijakan negara yang lebih pro-lingkungan.
“Negara tidak boleh hanya hadir untuk menyalurkan bantuan saat bencana terjadi. Negara harus hadir dalam bentuk kebijakan yang mencegah bencana itu terjadi sejak dari akarnya,” pungkasnya.
