Dalam rentang waktu 2024 hingga awal 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku berada pada fase penting konsolidasi peran sebagai lembaga legislatif daerah. Di tengah tantangan geografis kepulauan, keterbatasan fiskal, serta dinamika politik pasca-Pemilu, DPRD Maluku berupaya menata ulang orientasi kerja agar lebih responsif, progresif, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang.
2024: Konsolidasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan
Tahun 2024 menjadi fase konsolidasi awal bagi DPRD Provinsi Maluku, terutama dalam memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Fokus utama diarahkan pada pembahasan dan penajaman regulasi daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pengelolaan sumber daya alam, pelayanan publik, serta tata kelola keuangan daerah.
Pada periode ini, DPRD Maluku menempatkan fungsi pengawasan sebagai instrumen korektif terhadap implementasi program pemerintah provinsi. Evaluasi atas realisasi APBD, capaian program strategis daerah, dan efektivitas belanja publik menjadi agenda rutin yang menunjukkan upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Meski belum sepenuhnya lepas dari kritik soal efektivitas dan kecepatan kerja, tahun 2024 menandai kesadaran institusional DPRD untuk kembali pada mandat utamanya sebagai representasi rakyat.
2025: Penajaman Arah Pembangunan dan Aspirasi Kepulauan
Memasuki 2025, DPRD Provinsi Maluku mulai menunjukkan pola kerja yang lebih terstruktur dan tematik. Isu ketimpangan antarwilayah, khususnya antara pusat provinsi dan daerah kepulauan terluar, menjadi perhatian serius dalam pembahasan kebijakan anggaran dan rekomendasi pembangunan.
DPRD mendorong agar arah pembangunan provinsi tidak semata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga pada pemerataan layanan dasar, konektivitas antar-pulau, dan penguatan ekonomi lokal berbasis kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini, fungsi anggaran DPRD memainkan peran penting dalam mengawal alokasi belanja agar lebih berpihak pada daerah-daerah dengan tingkat keterisolasian tinggi.
Tahun 2025 juga ditandai dengan meningkatnya intensitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan kerja ke daerah pemilihan. Walau belum sepenuhnya menjawab seluruh ekspektasi publik, pendekatan ini menunjukkan upaya DPRD untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan di tingkat provinsi dan realitas di lapangan.
Awal 2026: Menuju Legislasi yang Lebih Adaptif dan Progresif
Memasuki awal 2026, DPRD Provinsi Maluku berada pada titik refleksi sekaligus transisi. Tantangan pembangunan yang semakin kompleks—mulai dari tekanan fiskal, tuntutan reformasi birokrasi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital—menuntut lembaga legislatif untuk bekerja lebih adaptif dan berbasis data.
Arah progresif DPRD mulai terlihat dari dorongan terhadap kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Penguatan regulasi sektor kelautan, pengawasan terhadap proyek infrastruktur strategis, serta perhatian terhadap kualitas pelayanan publik menjadi isu yang terus dikawal.
Di sisi lain, tuntutan publik terhadap transparansi dan integritas lembaga legislatif juga semakin menguat. Kondisi ini menjadi ujian penting bagi DPRD Maluku untuk membuktikan bahwa fungsi pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu menghasilkan koreksi kebijakan yang nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Analisis: Arah Progresif yang Masih Membutuhkan Konsistensi
Secara analitis, kinerja DPRD Provinsi Maluku sepanjang 2024 hingga awal 2026 menunjukkan adanya pergeseran orientasi ke arah yang lebih progresif, terutama dalam memperkuat fungsi pengawasan dan memperjuangkan pemerataan pembangunan. Namun, arah tersebut masih membutuhkan konsistensi, keberanian politik, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.
Tantangan terbesar DPRD bukan hanya pada penyusunan regulasi, tetapi pada kemampuan memastikan bahwa setiap kebijakan dan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat kepulauan. Tanpa pengawasan yang kuat dan keberpihakan yang jelas, risiko kebijakan yang elitis dan terpusat tetap mengintai.
Kesimpulan
DPRD Provinsi Maluku dalam kurun 2024–awal 2026 berada pada jalur pembenahan yang penting dan menentukan. Tanda-tanda arah progresif mulai terlihat melalui konsistensi fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi publik. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat ditentukan oleh sejauh mana DPRD mampu menjaga integritas, memperkuat keberpihakan pada daerah kepulauan, serta mengawal kebijakan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
