Keputusan Iran membuka opsi pembayaran mata uang digital untuk ekspor persenjataan menandai eskalasi signifikan dalam cara negara-negara yang terkena sanksi internasional beradaptasi terhadap pembatasan global. Langkah ini bukan sekadar inovasi finansial, melainkan strategi geopolitik yang berpotensi menggerus efektivitas rezim sanksi dan memperumit arsitektur keamanan regional, khususnya di Timur Tengah.
Dengan menawarkan pembayaran melalui aset kripto, barter, dan mata uang domestik, Pusat Ekspor Pertahanan Iran (Mindex) berupaya menghindari sistem keuangan internasional yang didominasi Barat. Strategi ini memperluas ruang gerak Teheran dalam memasarkan persenjataan, termasuk drone, rudal balistik, dan sistem pertahanan udara—kategori senjata yang telah berperan langsung dalam konflik regional dan perang proksi selama satu dekade terakhir.
Dari perspektif keamanan internasional, penerimaan kripto sebagai alat pembayaran ekspor senjata menghadirkan risiko serius terhadap mekanisme non-proliferasi. Transaksi digital yang sulit dilacak berpotensi mempermudah aliran senjata ke aktor negara maupun non-negara, termasuk kelompok bersenjata di kawasan konflik. Hal ini dapat meningkatkan intensitas konflik, memperpanjang perang proksi, serta mengurangi kemampuan komunitas internasional dalam memantau dan membatasi transfer persenjataan sensitif.
Langkah Iran juga mencerminkan konvergensi kepentingan antara negara-negara yang berada di bawah sanksi, seperti Iran dan Rusia, yang sama-sama mencari alternatif terhadap sistem finansial global. Dalam konteks ini, kerja sama pertahanan dan teknologi di antara negara-negara tersebut berpotensi membentuk ekosistem paralel—baik finansial maupun militer—yang berada di luar jangkauan regulasi Barat.
Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, kebijakan ini memperbesar tantangan penegakan sanksi dan menuntut pendekatan baru dalam pengawasan aset digital. Tuduhan Washington bahwa Teheran telah menggunakan kripto untuk memfasilitasi penjualan minyak dan pendanaan aktivitas strategis memperkuat kekhawatiran bahwa teknologi keuangan baru dapat menjadi enabler bagi proliferasi senjata dan pendanaan konflik.
Secara regional, fleksibilitas pembayaran ini berpotensi memperluas jangkauan pengaruh militer Iran di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan. Negara atau aktor yang kesulitan mengakses pasar senjata konvensional akibat sanksi atau keterbatasan anggaran kini memiliki jalur alternatif untuk memperoleh persenjataan Iran, yang relatif murah dan telah teruji dalam berbagai konflik.
Dalam jangka panjang, langkah Teheran membuka pembayaran kripto untuk ekspor senjata dapat memicu perlombaan adaptasi serupa di antara negara-negara yang terisolasi secara ekonomi. Jika tidak diimbangi dengan kerangka regulasi internasional yang lebih kuat terhadap aset digital, perkembangan ini berisiko melemahkan tatanan non-proliferasi global dan meningkatkan ketidakstabilan keamanan internasional.
