Wali Kota New York yang baru dilantik, Zohran Mamdani, mengambil langkah awal dengan mencabut sejumlah kebijakan pemerintahan pendahulunya, Eric Adams, yang dinilai kontroversial dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, termasuk kebijakan terkait sikap Pemerintah Kota terhadap Israel.
Pada Kamis, 1 Januari 2026, Mamdani menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan tidak berlakunya seluruh kebijakan yang diterbitkan pada atau setelah 26 September 2024 hingga 31 Desember 2025. Sementara itu, kebijakan yang dikeluarkan sebelum periode tersebut tetap berlaku, kecuali secara khusus dicabut atau direvisi di kemudian hari.
Keputusan tersebut secara langsung membatalkan sejumlah kebijakan penting yang dikeluarkan Eric Adams menjelang akhir masa jabatannya. Di antaranya adalah larangan bagi badan pemerintah Kota New York untuk melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel, serta perintah eksekutif pada Juni 2025 yang memperluas definisi antisemitisme.
Perluasan definisi antisemitisme tersebut sebelumnya menuai kritik karena dinilai memasukkan sejumlah bentuk kritik terhadap kebijakan Israel sebagai tindakan antisemitisme, sehingga berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, khususnya terkait isu Israel–Palestina.
Meski demikian, pemerintahan Mamdani menegaskan bahwa tidak seluruh kebijakan era sebelumnya dihapus. Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City tetap dipertahankan dan akan melanjutkan operasionalnya. Selain itu, kebijakan yang bersifat darurat dan masih berlaku tidak terdampak oleh pencabutan tersebut.
Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union (NYCLU), Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dicabut merupakan langkah-langkah akhir pemerintahan sebelumnya yang berpotensi membatasi ekspresi pandangan politik. Ia menegaskan bahwa kebebasan berbicara harus dilindungi tanpa memandang sudut pandang politik tertentu.
“Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada pandangan seseorang, termasuk terkait Israel atau Gaza, maupun isu politik lainnya,” ujar Lieberman, seperti dikutip The New York Times.
Keputusan Mamdani tersebut dinilai sejalan dengan rekam jejak dan komitmennya terhadap perlindungan kebebasan sipil. Langkah ini juga menjadi sinyal perubahan arah kebijakan Pemerintah Kota New York di bawah kepemimpinannya, dengan penekanan pada ruang demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif.
