Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, menyoroti masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, pemotongan anggaran justru menjadi hambatan dalam memperkuat ketahanan pangan di Maluku.
“Kalau kita lihat, untuk Maluku anggarannya banyak yang bergeser dan dikurangi. Bagaimana kita mau bicara mengenai ketahanan pangan sementara anggarannya sangat minim dan tidak maksimal,” ujar Irawadi kepada wartawan di ruang Komisi II DPRD Maluku, Senin (29/9/2025).
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan harus dilihat secara menyeluruh, tidak hanya pada hasil panen. Perencanaan, penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, proses budidaya, perawatan, hingga penanganan pascapanen perlu mendapat perhatian serius.
“Program ini tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. Ada Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, juga infrastruktur yang hingga kini masih belum lengkap. Kita perlu penambahan dan rehabilitasi, termasuk irigasi dan bendungan,” tegasnya.
Irawadi juga menambahkan bahwa jika dukungan tidak diberikan secara maksimal, hal itu akan berdampak langsung pada kualitas produksi pangan, khususnya beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
