Komisi II DPRD Provinsi Maluku saat ini berada di Saumlaki, ibu kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2025. Komisi ini merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi energi dan sumber daya alam.
Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut dari surat Bupati KKT, Ricky Jauwerissa, yang dikeluarkan pada 25 April 2025, terkait dengan pengendalian serta pengelolaan telur ikan terbang.
Dengan mengusung tema peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kegiatan tersebut berlangsung di Aula Vila Bukit Indah, Saumlaki, pada Senin (25/8/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati KKT, Juliana Ratuanak, dan turut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Maluku, DPRD KKT, perwakilan instansi terkait, tokoh masyarakat Seira, serta tamu undangan lainnya.
“Benar. Rakor digelar sesuai surat masuk dari Pak Bupati KKT. Tentu komisi yang membidangi perikanan dan kelautan tentu kami apreasiaasi dan meresponya,” kata Anos Yeremias, salah satu anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, ketika dihubungi DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (25/8/2025).
Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan KKT dan MBD itu berharap Rakor dapat menghasilkan rekomendasi terkait pengendalian dan pengelolaan telur ikan terbang serta aktivitas penangkapan ikan agar lebih teratur. “Hal ini agar masyarakat setempat tidak dirugikan. Minimal masyarakat dapat diberdayakan atau diberikan ruang dalam pengendalian dan pengelolaan hasil perikanan. Ini agar mereka meningkatkan ekonomi keluarga,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati KKT, Juliana Ratuanak, dalam sambutannya menegaskan bahwa daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam kondisi miskin. Ia juga menyinggung regulasi nasional yang dinilai tidak berpihak pada daerah kepulauan, serta perlunya kerja sama antarprovinsi kepulauan untuk memaksimalkan potensi laut sebagai penghubung dan sumber daya ekonomi.
Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Maluku atas perhatian serius terhadap sektor kelautan dan perikanan, serta berharap agar hasil Rakor dapat memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan lokal, terutama menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya perikanan dan masuknya nelayan andon yang merugikan masyarakat setempat.
