Anggota DPRD Provinsi Maluku, Wellem Kurnala, menyoroti keterlambatan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang hingga kini telah menunggak selama empat bulan.
Menurut Kurnala, akar persoalan bukan berasal dari sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), melainkan dari buruknya manajemen internal, khususnya kinerja operator administrasi di rumah sakit.
“Kita sudah berulang kali turun langsung dan membedah persoalan ini bersama Dinas Kesehatan. Ternyata, keterlambatan pembayaran insentif maupun Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) lebih disebabkan oleh keterlambatan pelaporan kinerja dari operator serta kelengkapan dokumen yang tidak terpenuhi,” ujar Kurnala, di Ambon, Kamis (12/6/2025).
Ia meminta Dinas Kesehatan Provinsi Maluku untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga operator, bahkan mengganti mereka jika terbukti tidak mampu menjalankan tugas secara profesional.
Kurnala membandingkan situasi RSUD dengan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD), yang menurutnya tidak mengalami kendala serupa karena memiliki operator yang bekerja lebih efisien dan tertib secara administrasi.
“RSKD bisa berjalan lancar, karena operatornya bekerja dengan baik. Jadi ini soal sumber daya manusianya, bukan semata-mata sistem atau BPJS,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kewenangan penuh untuk mengganti tenaga operator berada di tangan kepala dinas, sehingga tindak lanjut konkret sangat dibutuhkan agar pelayanan rumah sakit tidak terganggu.
“Kami sudah sampaikan, tinggal bagaimana kepala dinas menindaklanjutinya,” ujar politisi Partai Perindo itu.
