Bentrokan yang dipicu oleh berbagai persoalan dan kepentingan kerap tak terhindarkan. Namun, konflik tidak pernah mewariskan manfaat, kecuali keterbelakangan, kerusakan ruang sosial, pelambatan pembangunan, serta terputusnya hubungan antarmasyarakat.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menekankan pentingnya semua elemen masyarakat untuk menjadi agen pelestari tradisi dan kebudayaan yang telah lama terbangun di Maluku. Ia menilai, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi kuat dalam menjaga relasi sosial lintas suku, etnis, dan agama di daerah yang dikenal sebagai miniatur Indonesia tersebut.
“Prinsip paling dasar dalam membangun relasi sosial ada dua. Pertama, menjaga harmonisasi berdasarkan etika dan prinsip kemanusiaan. Kedua, menjadikan budaya sebagai filosofi hidup dalam konteks masyarakat yang majemuk,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Menurutnya, kemajemukan adalah kekuatan utama Maluku. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat harus bersama-sama menjaga dan merawat nilai-nilai persaudaraan demi mendorong pembangunan yang inklusif.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil Maluku Tengah, saya mengajak semua pihak untuk menghidupkan kembali petuah leluhur kita: ‘Katong Orang Basudara, cubit di kulit rasa di tulang’. Persaudaraan adalah modal utama untuk membangun Maluku,” tegas Wajo.
Terkait insiden bentrokan di beberapa desa di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah—khususnya Masihulan, Rumaholat, dan Olong—Wajo menyatakan telah berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Salah satu fokus utama adalah merealisasikan program rekonsiliasi pascabentrokan, termasuk pembangunan kembali rumah warga yang rusak.
“Dari data yang kami terima, ada 69 rumah di Desa Masihulan dan 2 rumah di Desa Olong yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dibangun kembali sebagai bagian dari rekonsiliasi,” ungkapnya.
Wajo menjelaskan bahwa sejumlah pertemuan telah digelar bersama masyarakat dan para pengambil kebijakan. Pemprov Maluku dan Pemerintah Daerah dari 11 kabupaten/kota di Maluku telah menyatakan komitmennya untuk membangun kembali rumah-rumah warga secara gotong royong.
“Perwakilan masyarakat Masihulan, Rumaholat, dan Waulu telah bertemu langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Masalah ini telah disampaikan dan Gubernur berkomitmen untuk segera menindaklanjuti pembangunan 71 rumah korban bentrokan,” ujar Wajo saat ditemui.
Selain itu, masyarakat Desa Sawai dan Olong juga telah menyampaikan harapan serupa kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menekankan bahwa konflik antarwarga, terlebih antar desa yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, hanya akan merugikan semua pihak.
“Desa-desa ini tumbuh dari semangat kekeluargaan. Konflik yang terjadi justru mencederai nilai-nilai itu. Karena itu, percepatan rekonsiliasi harus dilakukan secepatnya,” jelas Wajo.
Ia menyampaikan bahwa pekerjaan pembangunan pemukiman warga terdampak konflik akan segera dimulai. Wajo pun mengapresiasi langkah Pemprov Maluku yang berkomitmen menyelesaikan persoalan ini.
“Dalam mengagregasi kepentingan masyarakat, kami telah menekankan agar Pemda Maluku membantu pembangunan rumah-rumah warga. Walaupun dikerjakan secara gotong royong oleh 11 kabupaten/kota, namun peran Pemprov sangat penting dan layak diapresiasi,” pungkasnya.
