Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tengah memproses pelaksanaan Program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan berasrama secara gratis yang merupakan inisiatif dari pemerintah pusat (Pempus). Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Saodah Tethool, dalam keterangannya kepada awak media usai rapat bersama Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Rabu (28/5/2025) siang, di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon.
“Kami sudah membahasnya bersama Dinas Pendidikan Maluku, dan kini prosesnya telah dimulai,” kata Tethool.
Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat ini membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup luas, yaitu sekitar 6,2 hingga 7,62 hektar. Saat ini, lahan telah tersedia di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru, sementara sembilan kabupaten/kota lainnya masih dalam tahap pencarian lokasi yang layak.
“Lahan yang sudah ada itu di Maluku Tenggara dan Aru, sementara untuk provinsi dan 9 kabupaten/kota lainnya masih terus berproses,” ujarnya.
Fokus pada Anak dari Keluarga Kurang Mampu, Tapi Bukan Berdasarkan Data PKH
Politisi Gerindra ini menegaskan bahwa program sekolah rakyat akan benar-benar diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tanpa pungutan biaya apapun, termasuk dalam proses pendaftarannya. Namun demikian, Tethool mengingatkan agar proses seleksi tidak merujuk pada data Program Keluarga Harapan (PKH), karena dinilai rentan manipulasi dan tidak merepresentasikan kondisi riil di lapangan.
“Sekolah ini kan gratis dan mengutamakan anak-anak dari keluarga miskin, namun kami ultimatum agar dalam perekrutan tidak merujuk pada data PKH,” tegas Tethool.
Ia menyebutkan bahwa data PKH kerap tidak akurat dan rawan digunakan secara tidak tepat, sehingga dapat memunculkan ketidakadilan dalam proses seleksi calon siswa sekolah rakyat. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Maluku meminta agar seluruh data calon siswa divalidasi dan diverifikasi secara ketat.
“Jelas aturannya bahwa sekolah ini untuk anak-anak yang benar-benar kurang mampu. Karena itu kami tidak mau menggunakan data PKH, sebab banyak manipulasi di sana,” tegasnya lagi.
Langkah Strategis Pemerintah untuk Pemerataan Pendidikan
Program sekolah rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi merupakan langkah strategis dalam upaya memberdayakan masyarakat miskin dan memperluas akses pendidikan yang merata di wilayah Maluku, termasuk daerah-daerah kepulauan dan terisolasi.
Komisi IV DPRD Maluku, yang secara langsung bermitra dengan sektor pendidikan, akan terus mengawal implementasi program ini, termasuk memastikan tidak adanya diskriminasi atau perlakuan tebang pilih mulai dari jenjang SD hingga SMA.
