Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyesalkan pernyataan Kepala Balai Taman Nasional (BTN) Manusela pasca-insiden meninggalnya pendaki asal Bogor, Firdaus Ahmad Fauzi, saat melakukan pendakian di Gunung Binaiya, Kabupaten Maluku Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Maluku, Ridwan Nurdin, kepada sejumlah wartawan di depan ruang rapat Komisi II DPRD Maluku, Jumat (30/5/2025). Ridwan menilai pernyataan Kepala BTN Manusela yang meminta pihak keluarga untuk mengikhlaskan kejadian tersebut dinilai tidak sensitif dan mencerminkan sikap lepas tanggung jawab atas insiden yang terjadi di wilayah kerja lembaganya.
“Sebagai pimpinan lembaga konservasi nasional, Kepala BTN Manusela seharusnya menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab, bukan justru melontarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Ia menambahkan, Komisi II DPRD Provinsi Maluku akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan seluruh pemangku kepentingan, guna membahas secara menyeluruh insiden meninggalnya Firdaus Ahmad Fauzi di kawasan Taman Nasional Manusela.
Sebelumnya, Aliansi Pecinta Alam di Maluku menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Maluku. Mereka menuntut pencopotan Kepala BTN Manusela, karena dinilai menghentikan proses pencarian korban secara sepihak tanpa koordinasi yang memadai dengan relawan dan masyarakat.
Dalam orasinya, para peserta aksi menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab negara atas keselamatan warga yang melakukan aktivitas di kawasan konservasi.
Firdaus Ahmad Fauzi diketahui merupakan pendaki asal Bogor yang dinyatakan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Binaiya sejak 26 April 2025. Setelah dilakukan pencarian selama 22 hari oleh tim gabungan yang melibatkan relawan, aparat, dan masyarakat adat, Firdaus ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
Insiden ini memicu sorotan tajam dari publik, termasuk pemerhati lingkungan dan komunitas pendaki, yang mendesak agar pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dengan lebih profesional dan berorientasi pada keselamatan pengunjung.
