Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Suleman Letsoin, menggelar pertemuan penting di Ruang Fraksi Hanura, Kompleks DPRD Maluku, Karpan, Kota Ambon. Pertemuan ini menyoroti peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah serta mendesak transparansi dalam pengelolaan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp48,6 miliar.
Wakil Ketua Bidang KNPI Maluku, Sadam Bugis, menegaskan pentingnya penguatan posisi KNPI sebagai rumah besar bagi pemuda Maluku serta perlunya sinergi lintas organisasi kepemudaan.
“Pemuda harus terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. KNPI harus jadi motor penggerak, bukan hanya simbol,” ujar Sadam dalam forum tersebut.
Senada dengan itu, Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean, turut mempertanyakan alokasi dana hibah yang dinilai belum berpihak pada organisasi kepemudaan. Ia menekankan perlunya audit terbuka atas dana hibah tersebut.
“Anggaran besar ini harus diaudit secara transparan. Jangan sampai pemuda hanya jadi penonton. Kami juga mendorong dibentuknya dewan pengawas CSR dan hibah agar penyaluran anggaran lebih tepat sasaran,” tegas Arman.
Merespons aspirasi tersebut, anggota DPRD Maluku, Suleman Letsoin, menyampaikan komitmennya untuk mengawal isu ini hingga ke meja dewan. Ia mengapresiasi semangat pemuda dalam mendorong tata kelola anggaran yang lebih baik.
“Isu ini akan saya bawa ke meja dewan. Pemuda tak boleh dipinggirkan, apalagi dalam hal krusial seperti pengelolaan dana publik,” kata Letsoin.
Ia menambahkan, pertemuan ini menjadi awal penting bagi konsolidasi gerakan pemuda Maluku agar lebih berdaya dan berperan signifikan dalam proses pembangunan daerah.
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara unsur legislatif dan organisasi kepemudaan untuk mendorong tata kelola anggaran yang lebih akuntabel serta mendukung pengembangan kapasitas pemuda Maluku secara berkelanjutan.
