Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Welhelm Kurnala, mengungkapkan adanya berbagai permasalahan serius di sektor pendidikan yang ditemukan selama kunjungan kerja ke 11 kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian mencakup persoalan tunjangan guru, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta nasib guru honorer dan pegawai PPPK yang masih belum jelas.
“Kalau kita bicara pendidikan, maka sangat kompleks persoalannya. Di beberapa daerah kami temukan masalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) guru, kekurangan fasilitas fisik, serta keberadaan guru honorer yang tidak lagi diakomodasi,” ujarnya saat memberikan keterangan kepada media di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (20/5/2025).
Kurnala menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya guru honorer yang terpaksa berhenti mengajar akibat kebijakan baru. Selain itu, ada juga guru yang telah lulus seleksi PPPK namun belum menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Permasalahan SDM di bidang pendidikan harus dilihat secara serius, karena akan berdampak pada kualitas pembelajaran di masa depan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti sistem PPPK yang memberlakukan masa evaluasi lima tahun. Jika kinerja guru tidak memenuhi standar, kontraknya tidak akan diperpanjang. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya penerapan sistem ini secara adil dan transparan oleh pemerintah daerah.
“Kita ingin ada kelanjutan positif, bukan hanya sebatas wacana. Pemerintah daerah harus hadir dan mengambil peran menyelesaikan persoalan ini,” tegas politisi tersebut.
Komisi IV DPRD Maluku berharap hasil dari pengawasan lapangan ini dapat dijadikan landasan untuk memperbaiki kebijakan pendidikan, terutama di daerah-daerah tertinggal yang masih mengalami banyak keterbatasan.
