Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, meminta Dinas Perhubungan Maluku agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat terkait program mudik gratis. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan, Asisten 2, dan perwakilan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Evav. Rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa asal Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru mengenai kebijakan tiket gratis sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat kepulauan.
Fauzan menekankan bahwa Dinas Perhubungan seharusnya lebih proaktif dalam menyusun kebijakan mudik gratis tanpa harus menunggu aksi demonstrasi dari mahasiswa.
“Saya meminta Dinas Perhubungan agar lebih responsif. Dinas Perhubungan harus bisa mengusulkan Tual dan Dobo untuk menerima mudik gratis. Kenapa harus ada aksi baru ada rapat bersama, kenapa tidak saat perencanaan?” ujar Fauzan dalam rapat tersebut.
Menurutnya, perencanaan yang lebih matang akan mencegah polemik dan memastikan program transportasi yang lebih inklusif bagi masyarakat Maluku, khususnya mereka yang berasal dari wilayah kepulauan yang memiliki akses transportasi terbatas.
“Ke depan, jangan ada hal-hal seperti ini lagi,” tambahnya.
Sebelumnya, Himpunan Mahasiswa Evav menggelar aksi demonstrasi di DPRD Maluku, menuntut agar pemerintah provinsi mengalokasikan kebijakan mudik gratis bagi mahasiswa dan masyarakat Kepulauan Kei dan Kepulauan Aru. Menanggapi aksi tersebut, DPRD Maluku kemudian berjanji menggelar rapat bersama untuk membahas solusi atas tuntutan tersebut.
Hasil dari rapat tersebut adalah pemberian kuota khusus mudik gratis bagi 100 orang dengan tujuan Kota Tual dan 50 orang dengan tujuan Dobo. Program ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2025 mendatang.
