Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, melalui ketua Benhur Watubun mempertanyakan pengelolaan Ruko Mardika yang hingga kini proses hukum tindak pidananya
Terima Dokumen KUA-PPAS 2026, DPRD Maluku minta OPD Jangan Melakukan Perjalanan Dinas dan Fokus pada Kesejahteraan Rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menggelar Rapat Paripurna terkait Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
PNS Bolos Kerja, Siap dipecat Tanpa Tunjangan dan Hak Pensiun.
Pemerintah melakukan Reformasi Birokrasi guna memastikan pelaksanaan program-program prioritas berjalan efektif. Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), jika kedapatan
Melalui Komisi I DPRD Maluku, KSBSI Tak Terima Anggotanya di PHK, dan Berharap Diselesaikan Secara Baik.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Maluku saat berada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, melalui Ketua KSBSI mengharapkan Lembaga
Pendaftaran dibuka, Siapa Layak Pimpin PKB Maluku ?
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku hari ini secara resmi mengumumkan agenda penting menuju Musyawarah Wilayah (Muswil). Musyawarah
Wokam Ubah Status, Begini Jika Timo dijadikan Tersangka!
Dugaan Kasus Korupsi di jalan Lingkar Wokam Pulau Aru resmi naik Penyidikan. Alih status kasus tersebut menemukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum
DPRD Provinsi Maluku akan Memanggil Dinas Pendidikan terkait SMA N 12 Ambon.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Ambon kembali membawa prestasi dengan mengikuti lomba Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, dalam kesempatan
Anggota Polri Jika Ingin Duduki Jabatan Sipil, MK : “Harus Mundur atau Pensiun”
Mahkamah Konstitusi melarang anggota polisi aktif menduduki jabatan sipil, bila di inginkan atau terpaksa maka syarat utama adalah berhenti sebagai anggota polri
Butuh 19.500 Pegawai, Kemenkau Segera Buka Tahap Penyeleksian.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) mulai 2025-2029. Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70
Hindari Maraknya Penculikan Anak, Mendikdasmen Himbau Awasi Yang Antar Jemput.
Maraknya kasus penculikan terhadap anak, belakangan menuai banyak perhatian hingga ke telinga Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti (13/11/2025). Ia
- Sebelumnya
- 1
- …
- 11
- 12
- 13
- …
- 21
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.













